“Tuntutan Mahasiswa UNRI Terkait Keringanan UKT di Masa Pandemi Akhirnya Membuahkan Hasil”
. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pekanbaru (06/07/2020) – Setelah advokasi yang panjang di internal kampus bahkan hingga ke Kemendikbud RI dan pasca BEM UNRI mendatangi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNRI, Prof. Dr. Sujianto, M.Si pada Kamis (25/06/2020) lalu dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Iwantono, M.Phil pada Jumat (26/06/2020) lalu. BEM UNRI kembali melakukan Follow up ke Wakil Rektor II UNRI dan Wakil Rektor III UNRI pada Jumat (03/07/2020) lalu. Dalam rangka menuntut keringanan UKT di masa pandemi Covid-19 dan mendesak UNRI segera melaksanakan amanah Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, advokasi ini akhirnya menorehkan hasil yang cukup memberikan kemudahan bagi mahasiswa UNRI.
.
Keringanan UKT sesuai amanah Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 yang akan diterapkan di Universitas Riau, antara lain: Pembebasan UKT sementara bagi mahasiswa yang mengambil cuti dan mahasiswa yang sudah menyelesaikan pembelajaran namun belum lulus. Pembayaran UKT 50% bagi mahasiswa yang mengambil kurang dari atau sama dengan 6 sks (bagi mahasiswa S1 yang akan memasuki semester 9 dan mahasiswa D3 yang akan memasuki semester 7), hal ini dapat diperoleh dengan cara mahasiswa membayar dahulu UKT sesuai nominal yang ditetapkan, setelah pengisian KRS semester ganjil 2020/2021, maka sisa UKT setelah dikurangi 50% akan dikembalikan (refund), dengan melampirkan KRS yang telah ditandatangani dosen PA dan mahasiswa bersangkutan.
.
Selanjutnya, mekanisme pembayaran UKT dengan mengangsur, yaitu mahasiswa dapat mengangsur pembayaran UKT dengan menandatangani surat perjanjian pelunasan. Batas akhir angsuran pembayaran UKT tersebut yaitu 2 bulan sejak perkuliahan dimulai.
.
Selanjutnya, perubahan golongan UKT atau Revisi UKT, perubahan golongan UKT ini paling banyak 2 tingkat, misalkan UKT 5 turun ke UKT 3. Namun, hal ini akan dilihat dari bukti dukung yang dilampirkan, antara lain bagi yang orangtua meninggal dunia, PHK, cerai, sakit kronis (lampirkan surat keterangan sesuai kondisi bersangkutan, atau surat keterangan dari kelurahan tentang perubahan data ekonomi keluarga)
.
Dari audiensi itu juga, BEM UNRI mendapatkan informasi, bahwasanya bagi mahasiswa yang cuti, tidak membayar UKT, jika biasanya tetap membayar UKT. Hal ini karena telah ditanggung oleh Pemerintah dengan nominal paling tinggi Rp 2.400.000, misalkan: UKT 1 , maka akan dibayarkan ke kampus sebesar 500 ribu. Jika UKT 5, Rp 4.500.000, maka tetap dibayarkan sebesar Rp 2.400.000, kekurangannya akan menjadi defisit bagi kampus, sebab kampus tidak diperkenankan mengambilnya dari mahasiswa yang cuti. Untuk yang mengambil cuti juga akan di data sesuai kuota yang ditetapkan kementerian bagi tiap-tiap kampus.
.
Presiden Mahasiswa UNRI, Syafrul Ardi menanyakan ke Wakil Rektor II UNR mengenai kapan surat edaran akan dikeluarkan, “lalu kapan surat pengumumannya akan diedarkan ke mahasiswa?” Disambung oleh Menhadkesma, Ramadhana Ari, “harapan kami mahasiswa UNRI jangan terlalu lama, senin 06 Juli 2020 kalau bisa harus segera diumumkan, sebab waktu terus berjalan, masa bayar UKT juga sudah mulai, mahasiswa perlu mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan juga.”
.
Wakil Rektor II UNRI menanggapi, “Secepatnya, hal ini akan dirapatkan dulu ke tim, sebab peraturan Rektor tentang UKT ini juga harus ditandatangan dulu. Karena banyak mekanisme yang diberlakukan.”
.
Saat ini tinggal menunggu surat edaran resmi, dan mahasiswa bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut hingga penetapan hasil keringanan UKT bagi mahasiswa.

Dilain sisi, Ari selaku Menhadkesma BEM UNRI kembali menanyakan kuota internet yang belum cair. Sebab baru IM3 dan Tri yang telah mengirim paket kuota internet ke nomor mahasiswa.
.
Wakil Rektor III UNRI mengatakan, untuk kuota itu sudah urusan provider yang menginjectnya ke nomor mahasiswa, kita gak tau prosesnya. Unri telah menyerahkan nama mahasiswa, dan nomor hp kepada tiap-tiap provider sesuai kartu hp mahasiswa. Informasi terakhir, provider telkomsel on going, smartfren dan XL masih on progress.
.
Ari selaku Menhadkesma BEM UNRI meminta, agar UNRI kembali berkoordinasi ke pihak provider yang belum mengirimkan paket kuota untuk memastikan kapan kuota tersebut diinject ke nomor mahasiswa.
.
Selain itu, BEM UNRI juga menyampaikan permasalahan mengenai status pengajuan kuota daring mahasiswa yang “tidak diterima”, apa sebabnya? Apakah ada seleksi dari fakultas saat proses verifikasi, atau dari pihak UNRI sendiri? Apakah tidak bisa kita sisipkan nama-nama yang pengajuan bantuan sarana daringnya “tidak diterima” itu untuk menerima pengiriman kuota tahap kedua nanti, jika tidak mendapatkan tahap pertama ini? Sebab, dari BEM UNRI ada mengkonfirmasi hal ini juga ke Wakil Dekan 2 beberapa Fakultas di UNRI.
.
Wakil Rektor III UNRI mengatakan, “hal itu tidak bisa dilakukan, sebab semua itu dengan SK Rektor, tidak mungkin SK Rektornya diubah lagi, ada 2 SK nanti, di SK itu ada nama dan nomor hp mahasiswa.
Dan prosesnya saja sudah sangat panjang, kita juga tidak nyangka kalau di provider prosesnya selama ini.”
.
“Pihak fakultas sendiri sangat mendukung, kalau bisa sebanyak-banyaknya mahasiswa dapat kuota daring. Namun, informasi dari provider, bahwa memang ada nomor mahasiswa yang tidak aktif lagi, tidak terdeteksi, dan ada yang kurang angkanya.
Waktu itu juga UNRI sudah mengkoordinasikan ke tiap fakultas saat proses verifikasi, jika ada perbaikan nomor dilakukan di fakultas.” Tambahnya.
.
Ari menanggapi, bahwasanya saat proses verifikasi, ada fakultas yang tidak berani atau tidak mau melakukan perbaikan nomor hp mahasiswa dengan berbagai alasan. Karena BEM UNRI juga berkoordinasi dengan BEM Fakultas , agar BEM Fakultas mengadvokasikan hal tersebut di fakultasnya masing-masing.
.
Terakhir, BEM UNRI berharap agar sisa kuota internet segera di inject ke nomor mahasiswa. Dan keringanan UKT dimasa pandemi segera diumumkan ke mahasiswa.(RA)

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Narahubung:
+62821-7191-9592 – Ramadhana Ari (Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa)
. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemenhadkesma #RilisKSI
#TuntutKeringananUKT #KuotaDaring #KuliahDaring #AdvokasiKesejahteraanMahasiswa
______________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020