“Tolak Tindakan Represif Aparat Keamanan, Aliansi Riau Menggugat bersama Gerakan Rakyat Berdaulat Datangi Kantor DPRD Prov. Riau”
.
Pekanbaru (24/05/2019)–Pasca aksi demonstrasi yang terlaksana pada (22/05/2019) di Jakarta menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pasalnya, tregedi kemanusiaan yang menelan hingga 583 nyawa petugas KPPS belum memberikan solusi pasti. Tapi, kini rakyat kembali dibuat marah saat aparat keamanan menggunakan senjata tajam ketika membubarkan massa aksi saat itu. Beredarnya video viral saat aksi aparat keamanan yang menembaki rakyat secara brutal membuat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia membatasi penggunaan sosial media untuk sementara waktu.
.
Hal itulah, membuat mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Riau Menggugat yang diakomodir oleh BEM UNRI bersama Gerakan Rakyat Berdaulat datangi kantor DPRD Provinsi Riau pada (24/05/2019) Jumat siang. Massa aksi yang terdiri dari BEM Universitas Riau, BEM FEKONSOS UIN SUSKA Riau beserta massa dari Gerakan Rakyat Berdaulat menuntut tindakan represif aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan, justru menimbulkan korban.
.
“Kami disini bukan pendukung 01 atau 02. Iya, kami berdiri disini karena ditunggangi. Ditunggangi 03, yaitu Persatuan Indonesia.” lantang Ade selaku Sekretaris Kementerian Sosial Politik.
.
Sekitar pukul 15.40 WIB, setelah dilakukannya negosiasi panjang bersama pihak pemerintah, massa aksi diperbolehkan memasuki lingkungan Kantor DPRD untuk menunaikan Sholat Ashar, tetapi dengan syarat harus berkomitmen tertib dan aman. Sementara itu, sekitar 15 orang perwakilan dari mahasiswa dan masyarakat Riau masuk ke ruang Paripurna guna diskusi terkait permasalahan ini.
.
Usai melakukan diskusi tersebut, Aliansi Riau Menggugat bersama Gerakan Rakyat Berdaulat membacakan pernyataan sikap didampingi langsung oleh Pimpinan DPRD Riau. Selain itu, pihak DPRD Provinsi Riau mengapresiasi aksi ini, karena berjalan dengan damai, tertib dan tidak menggangu pengguna jalan meskipun terbilang padat. Aksi ini juga bisa dijadikan sebagai contoh dalam mengeluarkan aspirasi kembali. Karena, DPRD akan selalu terbuka untuk seluruh masyarakat Riau dalam menyalurkan aspirasinya, asalkan tertib dan tidak ada menimbulkan kericuhan.
.
Berikut isi dari pernyataan sikap Aliansi Riau Menggugat, GMMK dan Emak-emak militan tersebut :
1. Menolak segala bentuk tindakan pemecah belah Rakyat Indonesia setelah berakhirnya pemilu serentak 17 April 2019.
2. Mengecam tindakan pembungkaman demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Mengecam dengan keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat.
4. Menuntut DPRD Riau untuk mendesak DPR RI membentuk tim pansus untuk menyelidiki tindakan represif yang terindikasi dilakukan oleh penegak hukum dan provokator yang terjadi saat aksi damai 21 Mei 2019.
5. Menuntut DPRD Riau untuk mendesak pemerintah dan DPR RI membentuk tim independen untuk menyelidiki kematian petugas KPPS.
6. Menuntut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk membuka kembali akses media sosial dan menindak tegas penyebar berita hoax.
7. Mendorong pemerintah untuk membangkitkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. (FL)
.
.
#BEMUNRI #JantungHatiRiau #IndonesiaDARURAT #TolakTindakanRepresif #AksiMahasiswa
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019