Masalah di Provinsi Riau Semakin Kompleks, BEM UNRI Adakan Audiensi ke DPRD Provinsi Riau
Pekanbaru, (04/02/20) – Kian resahnya permasalahan yang ada di Riau khususnya, juga Indonesia pada umumnya serta betapa runyamnya permasalahan yang ada di Universitas Riau sendiri. BEM UNRI KSI adakan audiensi ke kantor DPRD PROV. Riau. Setelah beberapa kali menyampaikan permohonan audiensi pada Senin (03/02/20) ketua DPRD PROV. Riau H. Indra Gunawan Eet Ph.D dan wakil ketua DPRD PROV. Riau Hardianto, S.E menerima niat baik dari mahasiswa perwakilan BEM UNRI KSI dan juga Ketua DPM UNRI dalam menyampaikan keluh kesah baik berupa saran, maupun kritikan mengenai isu-isu yang berkembang dewasa ini, dan juga diskusi terkait salah satu masalah terbesar di UNRI saat ini yaitu masalah sengketa lahan yang memiliki jalan cerita yang kian panjang dan seolah selalu memiliki babak baru yang tak berujung.
Beberapa permasalahan yang dibahas dalam audiensi kali ini terkait kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), kebijakan pencabutan subsidi gas LPG 3 Kg dan kenaikan harga yang pasti berdampak kepada kehidupan rakyat, ada juga kenaikan BBM yang kian meningkat padahal Riau adalah salah satu penghasil MIGAS namun miris memiliki catatan harga BBM tertinggi di Indonesia, dan juga mempertanyakan terkait kebijakan Gubernur Riau dan SEKDA Riau dalam pengangkatan anggota keluarganya pada pelantikan eselon III dan eselon IV. Kemudian terkait kenaikan iuran BPJS yang menambah kian terpuruknya penderitaan rakyat. Lalu, masalah KARHUTLA yang kian menarik untuk dibahas karena makin pincangnya hukum terkait penangan kasus ini, yang mana petani kecil, Syafrudin diberikan vonis yang tak wajar sedangkan kasus korporasi masih dalam peyelidikan yang terus berlarut. Dan pada puncaknya BEM UNRI menyampaikan terkait sengketa lahan di UNRI dengan PT HTJ (Hasrat Tata Jaya) dan makin menjamurnya klaim pribadi terhadap lahan UNRI saat ini sementara pihak Rektor, Pemerintahan Provinsi, seolah lepas tangan dan abai.
Ketua DPRD PROV. Riau, H. Indra Gunawan Eet Ph.D dan Wakil Ketua DPRD PROV. Riau, Hardianto, S.E terbuka dan kooperatif dalam memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang diutarakan pihak mahasiswa dan juga mengenai kekhawatiran yang kian memuncak dari pihak mahasiwa mengenai sengketa lahan UNRI saat ini. Pihak DPRD seolah memberikan angin segar dengan berbagai saran terkait hasil diskusi pada audiensi kali ini. Hardianto, S.E mengatakan, “Segera bicarakan dengan Rektor untuk menghitung nilai aset yang ada di lahan sengketa, kemudian bantu kami, DPRD PROV. Riau berikan dan paparkan justifikasi kenapa tanah yang sengketa saat ini harus dipertahankan dalam konteks harus diganti rugi. Lalu, Surati DPRD PROV. Riau yang nantinya akan diarahkan ke komisi III DPRD PROV. Riau. Tekankan didalam surat nanti bahwa pihak Provinsi akan kehilangan aset yang berharga di Provinsi Riau dalam luasan 17.6 Ha, nanti akan dilanjutkan ke komisi III. Lalu komisi III menindaklanjuti dengan mengundang BPK Riau dengan memberikan nota dinas, jika tidak ditanggapi akan dilanjutkan dengan menghubungi BPK Pusat, kemudian langkah terakhir menghubungi KPK Pusat adalah hal yang diperlukan,” paparnya.
Sehubungan dengan surat balasan dari pihak Pemerintah Provinsi Riau terhadap pihak Kejati Riau dan KEMENDAGRI bahwa pihak PEMPROV memilih opsi mengembalikan tanah dengan mekanisme menerima eksekusi dari pengadilan. Fakta yang menarik adalah, sebenarnya Pihak Provinsi saat ini tidak bisa melakukan anggaran, karena ini bukanlah APBD Provinsi Riau, APBD saat ini hanya terkonsentrasi pada pendidikan jenjang SD, SLTP, dan SMA. Sementara untuk perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat berkaitan dengan kementerian terkait dan GUBRI pernah mengatakan, “Pihak PEMPROV tidak akan membayar lagi karena sebelumnya telah pernah dibayarkan pada masa pemerintahan Gubernur Riau, Rusli,“ jelasnya nya saat dijumpai di rumah dinas (5/01/20). Ramadhana Ari, MENHADKESMA BEM UNRI menyampaikan bahwa, “Kami berharap akan ada suatu forum yang dapat mempertemukan pihak PEMPROV Riau, Rektor UNRI dan juga PT Hasrat Tata Jaya dalam penyelesaian masalah ini, tetapi forum yang dijanjikan oleh PEMPOV pada 9 januari hanya tinggal janji. Untuk itu harapan lebih kami taruhkan kepada pihak DPRD PROV. Riau,” ujarnya.
Terkait masalah TDL, DPRD Prov Riau tidak bisa berbuat banyak karena itu dibawah panji hukum dinas ESDM Prov Riau komisi IV, kemudian masalah BBM saat ini DPRD berharap mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada ESDM terkait tetapi bukan melulu dengan cara demo, ambil langkah lain seperti menyampaikan sebuah surat. Berkaitan dengan ditanggapi atau tidak, tingkatkan ikhtiar dan do’a demi kepentingan rakyat. Lalu mengenai LPG 3 Kg DPRD PROV. Riau mengarahkan agar memberikan surat kepada komisi terkait yaitu komisi II dan komisi V. Kemudian terkait BPJS, Ketua DPRD menyampaikan bahwa, “Iuran BPJS untuk masyarakat miskin tetap akan dianggarkan di APBD PROV. Riau, namun saat ini masih terkendala dengan pendataan ulang sekaligus bisa dijadikan solusi agar nantinya segera dilakukan pendataan kembali siapa yang berhak mendapatkan anggaran APBD Provinsi ini,” jelasnya. Dan terkait masalah KARHUTLA pihak DPRD tetap akan memberikan penekanan kepada pihak yang berwajib untuk segera usut tuntas masalah korporasi, dan mengenai kasus Syafrudin DPRD memang tidak bisa melakukan intervensi (Ikut campur) dalam masalah hukum. Namun bisa melakukan pembelaan dengan berpegang teguh terhadap ketentuan UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai kasus yang sempat beredar luas mengenai adanya sistem birokrasi di Riau, DPRD Provinsi Riau hanyalah memiliki peran sebagai pengawas dan komisi 1 sebagai evaluasi kinerja dari pihak pihak ASN yang dilantik Pemerintah Provinsi.
Abdul Hamid, selaku Wakil Presiden Mahasiswa berharap bahwa, “Semoga setiap ucapan yang disampaikan pihak DPRD saat audiensi kali ini, tidak hanya menjadi bumbu penyedap dan harapan palsu terhadap mahasiswa tetapi sesegera mungkin dilakukan tindak follow up. Dan pastinya terkait sengketa lahan UNRI mahasiswa akan tetap konsisten menyelesaikan masalah ini. Semoga ini bukanlah forum terakhir, dan kedepan tetap akan ada audiensi selanjutnya,” harapnya. Kemudian ketua DPM UNRI juga menekankan bahwa, “Sejauh mana jaminan dari DPRD PROV Riau terkait kelanjutan dari surat sengketa lahan akan diteruskan ke BPK sehingga nantinya akan mendapatkan titik temu antara pihak PEMPROV, Rektor UNRI, dan PT. HTJ?,” tanyanya. Yang ditanggapi langsung oleh Hardianto, S.E, ”Surat yang nantinya akan diteruskan ke DPRD PROV. Riau yang akan dilanjutkan ke komisi III diharapkan didapat dari pihak Rektor UNRI, sehingga komisi III akan memberikan undangan ke pihak-pihak terkait, tetapi ini bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita akan sesuaikan dengan kondisional dari pihak BPK Provinsi Riau juga” tutupnya. .
Audiensi berakhir dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pihak BEM UNRI dengan pihak DPRD PROV. Riau yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD PROV. Riau. (MS)
#BEMUNRI#SriIndrapura#JantungHatiMasyarakatRiau#KemenSospol#KemenHadkesma#Kemensosmas#Kemenlindup#SengketaLahanUNRI#RilisKSI#AudiensiDPRDProvinsiRiau
__________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020