[BEM UNRI NEWS | RILIS AUDIENSI KE KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU]
.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
.
“Pembangunan Gedung B RSP UNRI Diduga Dikorupsi, BEM UNRI Lakukan Audiensi Ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau”

Pekanbaru (16/10/2019)– Terkait perihal kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNRI, pada Senin (14/10/2019) lalu BEM UNRI melalui Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa melakukan audiensi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Turut hadir jajaran pimpinan BEM UNRI dan pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang dihadiri oleh Kepala Kejati Riau Bapak Uung Abdul Syakur, SH., MH dan Kepala Bidang Humas Bapak Muspidauan, SH.

Audiensi tersebut disambut baik oleh pihak Kejati Riau, yakni Bapak Muspidauan, SH. Dalam penjelasan dari BEM UNRI yang dipimpin oleh Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang ingin ditanyakan kepada Kejati Riau, antara lain mengenai kasus pembangunan gedung B RSP UNRI, kasus Karhutla Riau, dan sengketa lahan UNRI.

Kemudian, Ramadhana Ari selaku Menhadkesma mengatakan, “Sama-sama diketahui bahwa pembangunan gedung B RSP UNRI dimulai pada pertengahan tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 47 Miliyar bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun anggaran 2015. Jangka waktu pelaksanaan 143 hari kalender atau lebih kurang 5 bulan. Namun, ternyata perusahaan kontraktor, yaitu PT. Mawatindo Road Construction dan PT. Mextron Eka Persada KSO tidak menyelesaikan proyek tersebut sesuatu waktu yang disepakati dalam kontrak, artinya ada wanprestasi disini,” papar Ari.

Ari juga melontarkan beberapa pertanyaan diantaranya, “Bagaimana sebenarnya posisi dan kedudukan kasus pembangunan RSP UNRI? Mangkrak yang sudah bertahun-tahun ini, kenapa baru sekarang permasalahannya naik ke publik lagi? Sebelum-sebelumnya apa tidak ada upaya dari Kejati Riau untuk memprosesnya?”

Uung Abdul Syakur, SH., MH., selaku Kepala Kejati Riau pun menanggapi bahwasanya terkait pembangunan gedung B RSP UNRI itu hanya masalah hukum wanprestasi di mana ketika pembangunan oleh kontraktor diputus atau tidak selesai sesuai kontrak. Selain itu, uang jaminan pelaksanaan oleh pihak asuransi tidak dibayarkan langsung ke UNRI yang bernilai Rp 4.7 M selama lebih kurang 4 tahun ini.

Di sini, disampaikan bahwa UNRI sebagai korban karena pihak asuransi menahan uang sebesar Rp 4.7 M yang seharusnya digunakan untuk pembangunan RSP UNRI. Pihak Kejaksaan Tinggi Riau berupaya untuk mengatasi masalah wanprestasi ini dan mendesak pihak asuransi untuk membayar dana tersebut, hingga akhirnya telah dibayarkan oleh pihak asuransi langsung ke rekening UNRI. Bapak Uung juga mengatakan bahwasanya saat ini lagi proses audit terhadap gedung B RSP UNRI lama yang mana pihak UNRI mempercayakan ITB untuk proses auditnya. Nanti, ketika proses auditnya selesai barulah pembangunan bisa dilanjutkan, kemungkinan tahun depan.

Informasi yang BEM UNRI terima, bahwa saat ini sedang tahap penyidikan. Pihak asuransi juga sedang dikaji terkait adanya perbuatan melawan hukum dari orang perorangan antara UNRI dan pihak asuransi. Pihak Kejati Riau mengatakan bahwasanya kalau menyangkut masalah instansi pendidikan akan terus didukung dan dioptimalkan dalam proses penegakan hukumnya. Tentunya, komitmen Kejati Riau tersebut akan ditagih oleh BEM UNRI.

Lalu, Syafrul Ardi menanyakan terhadap perusahaan kontraktor yang wanprestasi apakah tidak diperiksa atau diberikan sanksi hukum. Lalu, Ari juga menambahkan, “Kenapa baru sekarang diangkat kasus ini, tahun-tahun sebelumnya kok gak ada, kenapa?” Kejati Riau pun menjelaskan bahwa ini hanya masalah wanprestasi, belum ada unsur melawan hukum lainnya. Tapi yang jelas, uang jaminan pelaksanaan 4.7 Milyar sudah dikembalikan ke rekening UNRI. Uang yang sudah kembali itu pastinya bertambah dengan sisa uang yang belum dicairkan semua untuk proyek pembangunan gedung B RSP UNRI tersebut. Artinya, uang itu bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung B RSP UNRI. Menjadi persoalannya, UNRI sendiri baru melaporkannya tahun ini ke Kejati Riau.

BEM UNRI pun menyampaikan harapannya agar Kejati Riau komitmen dan konsisten dalam upaya penegakan hukum kasus pembangunan gedung B RSP UNRI. BEM UNRI juga akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas mengenai Karhutla. BEM UNRI dan pihak Kejati akan melakukan terobosan-terobosan untuk penegakan hukum terhadap korporasi, karena dampaknya sudah bertahun-tahun. Rencananya kalau tidak bisa melalui pidana untuk melakukan pencabutan PT atau perusahaan pembakar lahan, maka melalui Datum dan perdata untuk membubarkan perusahaan korporasi, karena kalau melalui Datum itu sudah pasti melanggar hukum. Pihak Kejati juga menyampaikan bahwa di 2019 ini sudah 3 perusahaan korporasi yang SPDP (Surat Perintah Dimulai Penyidikan). Kejaksaan Tinggi menerima laporan masalah Karhutla ini dari Polisi dan KLHK. Kalau sudah sampai ke Kejati Riau baru disidangkan. Kejati Riau berjanji akan memaksimalkan setiap proses penegakan hukum.

Terkait sengketa lahan, Kejati Riau hanya mengatakan bahwa UNRI memang sudah kalah dari PT. Hasrat Tata Jaya. BEM UNRI akan terus menuntut penyelesaian kasus sengketa lahan UNRI tersebut. (RA)

#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemenkominfo #Kemenhadkesma #RilisKSI #KunjunganKejati
____________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019