Melalui Dialog Interaktif Energi dari BEM UNRI, Gali Lebih Dalam Makna Kekayaan Energi di Riau

Pekanbaru, (17/02/20) – Riau salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan energi, katanya. Atas minyak bawah minyak. Namun tak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Keresahan ini melatarbelakangi BEM Universitas Riau KSI melalui Kementerian Sosial dan Politik untuk menggali lebih jauh, mengapa hal ini bisa terjadi?. Pada (14/02/20) lalu, di Rektorat lantai 4 diadakan sebuah Dialog Interaktif Energi dengan mengangkat tema “Dongeng Negeri Kaya Migas”. Menghadirkan narasumber yang luarbiasa yakni, Pemateri pertama ketua DPRD Prov. Riau, H. Indra Gunawan Eet Ph.d. Pemateri kedua Haryanto Syafri Kepala Departemen Operasi Sumbagut SKK Migas. Pemateri ketiga Rudi Hartono Saleh perwakilan ESDM Provinsi Riau. Dan pemateri keempat Tito Handoko S.Ip M.Si selaku salah satu dosen Ilmu Pemerintah FISIP UNRI.

Acara dibuka secara langsung oleh Dr. Iwantono, M.Phil, selaku WR III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Riau. Dan jalannya Dialog Interaktif Energi dipimpin oleh Febryansah sebagai moderator. Sebagai pandangan umumnya terhadap tema yang diusung, pemateri pertama H. Indra Gunawan Eet Ph.d selaku ketua DPRD Provinsi Riau mengatakan bahwa, “Tema Dongeng Negeri Kaya Migas seolah-olah benar-benar menyatakan keadaan daerah kita saat ini, ini merupakan suatu tema yang luar biasa. Sebagai negeri penghasil Migas namun, hasil kontribusi untuk masyarakat terutama daerah Riau masih sangat kurang. Padahal Riau pernah menopang APBN sebesar 40% dari hasil minyak. Contoh kecilnya, untuk program beasiswa S2 dan S3 pada perguruan tinggi negeri telah dihapuskan dan sektor pembangunan di daerah Riau masih jauh tertinggal. Untuk itu DPRD sebagai agen kontrol dan pengawasan berharap besar terhadap mahasiswa untuk ambil peran dalam pengawasan ini, terutama dalam menghadapi transisi Blok Rokan yang kontraknya akan segera berakhir di tahun 2021 nanti. Kedepan kita harus pastikan kebermanfaatan dan kontribusinya untuk masyarakat jangan sampai Riau nantinya menjadi ironi, seolah tikus yang mati di lumbung padi,” ungkapnya.

Dalam dialog Interaktif Energi kali ini, Haryanto Syafri Kepala Departemen Operasi Sumbagut SKK Migas juga menjelaskan beberapa sejarah ditemukannya Migas di indonesia khususnya di Riau, beliau menceritakan bahwa, “Pada tahun 1865 dilakukan kegiatan eksplorasi minyak pertama di Indonesia, sedangkan mulai ada kegiatan Migas sejak tahun 1920. Dan mulai adanya kontrak bagi hasil pada tahun 1960. Pada masa pemerintahan Ir. Soekarno yang mengizinkan orang asing boleh datang ke Indonesia untuk mengeksplorasi dan memproduksi dengan biaya modal sendiri, dan jika ada hasil, hasilnya dibagi dua. Dan tahun 2013 barulah didirikan SKK Migas di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Namun satu hal yang harus diketahui bahwa di Provinsi Riau hanya ada minyak. Sedangkan gas itu tidak ada. Jadi salah kalau dikatakan Riau kaya akan Migas,” jelasnya.

Menjemput harapan untuk energi terbarukan menjadi slogan dalam penyampaian materi oleh Rudi Hartono Saleh selaku perwakilan ESDM Provinsi Riau. Beliau mengatakan bahwa, “Potensi minyak di Riau saat ini sebesar 2,87 milyar per barel. Dan diperkirakan akan habis dalam 27 tahun mendatang. Namun riau saat ini juga memiliki beberapa sumber energi yang menjanjikan seperti Batu bara di Kuantan Singingi, panas bumi di Kampar, kemudian arus laut di Rokan Hilir yang akan segera dimanfaatkan, lalu ada Geoenergi sawit dan Biogas energi surya. Namun dikarenakan pertumbuhan ekonomi kita masih sangat rendah maka ditargetkan pada tahun 2025 kita akan mengembangkan energi terbarukan,” ungkapnya.

Kegiatan berjalan dengan lancar diikuti dengan antusias yang luar biasa dari para peserta. Terbukti masih banyak mahasiswa yang peduli dengan Riau sebagai salah satu tanggung jawab putra daerah dan rasa cinta mahasiswa pada tanah air. Disaaat sesi tanya jawab ada yang mengungkapkan kekhawatairan nya tentang transisi blok Rokan dari CPI ke Pertamina, mengenai regulasi Permen ESDM No. 23 tahun 2018 jika dikaitkan dengan Block Corridor. Kemudian menanyakan tentang bagi hasil dan pendapatan bersih Provinsi Riau dan juga masalah penegasan UU dan kebijakan dari pemerintah.

Potensi Blok Rokan masih menjanjikan walaupun nantinya di masa transisi. Untuk itu mari sama-sama kita kawal semoga nantinya proses transisi berjalan dengan lancar sperti yang disebutkan oleh Haryanto Syafri, “Saat ini CPI masih memiliki kewenangan yang sah akan blok Rokan hingga tahun 2021, tapi percayalah pemerintah akan mengawal proses transisi tersebut,”

Pembahasan masalah bagi hasil Haryanto Syafri menyebutkan bahwa, “Dalam 100% bagi hasil minyak, 85% untuk Pemerintah pusat dan 15% untuk investor. Dari 85% untuk Pemerintah pusat itu untuk daerah nya 15%. Kemudian dalam 15% ini, 3% untuk Provinsi Kabupaten penghasil, dan 6% untuk Kabupaten daerah sekitar. Untuk pendapatan bersih daerah riau jika tidak dihitung pada tahun 2018 sebesar 568 M. Namun jika dihitung bisa mencapai 712 M. Dan di tahun 2019 jika tidak dihitung sebesar 770 M, namun jika dihitung bisa mencapai 1,1 T yang dilakukan dengan cara tunda bayar yang dialokasikan ke fasilitas negara,”

Lebih lanjut dia menjelaskan mengenai hubungan regulasi Permen ESDM no. 23 tahun 2018 jika dikaitkan dengan Block Corridor, “Pengelolaan Block Corridor sudah pasti akan menjadi hak nya Indonesia dalam hal ini dikelola oleh Pertamina. Nah kaitannya, saat ini untuk operasional Blok Rokan dilaksanakan oleh PT. CPI yang operasional nya menggunakan mesin STEAM, dan pasokan gas dari Block Corridor ke PT. harus tetap terjaga, apalagi di saat masa transisi nanti. Karena jika mesin nya dingin butuh waktu kurang lebih 3 tahun untuk di panaskan kembali dan dikhawatirkan pasokan gas akan terganggu,” jelasnya.

Sebagaimana disebutkan Tito Handoko S.Ip M.Si selaku salah satu dosen Ilmu Pemerintah FISIP UNRI ada bentrokan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan Migas. “Pemerintah Pusat tidak benar-benar menyerahkan urusan kepada daerah terutama komponen energi, pdahal kita memiliki otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah pusat masih dominan padahal Riau dengan kawasan diatas minyak dibawah minyak masih memilki angka kemiskinan yang tinggi yaitu sekitar 7,38% pada tahun 2018 dan turun menjadi 7,01% di tahun 2019,” katanya.

Dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina semoga memberikan dampak positif yang berakibat kepada sejahteranya masyarakat Riau khususnya. Dan semakin banyak sumber daya alam baik yang dapat diperbarui ataupun tidak yang bisa dieksplorasi di daerah Riau sehingga akan tersedianya berbagai lapangan pekerjaan dan meningkatkan sumber dayaN manusia sebagaiman yang dicitak-citakan UUD 1945. (MS)

#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #KemenSospol #RilisKSI #DialogInteraktifEnergi #DIE
______________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL DAN POLITIK
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020