“Melalui Majelis Reboan, BEM UNRI Kupas Tuntas Naiknya Iuran BPJS”
.
Pekanbaru (14/11/2019)–Kegiatan rutin mingguan, Majelis Reboan melalui Kementerian Sosial dan Politik kembali diadakan pada (13/11/2019) kemarin. Mengusung tema, “Ada Apa Dengan BPJS?” BEM UNRI menghadirkan pemateri Alfrananda (Relation Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru) yang diikuti oleh aktivis-aktivis kampus dari berbagai kelembagaan selingkungan Universitas Riau. .
Kegiatan dimulai pada pukul 16.25 WIB dengan moderator Irvan Caniago selaku staf Dirjen Kebijakan Publik Kementerian Sosial dan Politik. Dalam kegiatan ini Alfrananda selaku pemateri mengatakan bahwa, “BPJS Kesehatan bukanlah badan pelayanan kesehatan, melainkan mitra kerja layanan kesehatan, bahkan BPJS adalah badan keuangan. Sehingga, jika ada permasalahan terkait pelayanan kesehatan yang bermitra dengan BPJS yang seharusnya dikritisi adalah pelayanan kesehatannya, bukan BPJS,” jelasnya.

Dalam menanggapi isu yang saat ini beredar tentang kenaikan biaya BPJS, Alfrananda selaku pemateri berpendapat bahwa, “Kesehatan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan uang. Berdasarkan data yang beredar untuk golongan kelas I peserta BPJS harus merogoh kantong sebesar Rp 160.000/ bulan. Golongan kelas II sebesar Rp 110.000 dan golongan kelas III sebesar Rp 42.000,” jelas Alfrananda. “Untuk golongan kelas I dalam sehari harus menyisihkan uang sebesar Rp 5.333,-, golongan kelas II sebesar Rp 3.667 , dan golongan kelas III harus menyisihkan uang Rp 1.400 dalam satu hari. Apakah ini mahal jika dibandingkan dengan sehatnya tubuh kita?” ujar Alfrananda.
.
Melanjutkan penjelasannya, Alfrananda menyampaikan bahwa, “Terkait masyarakat yang tidak mampu untuk membayar BPJS bisa langsung mendaftar kepada PBI (Penerima Bantuan Iuran). PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SISN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.”

Lalu, ia melanjutkan penjelasan terkait kenaikan iuran ini merupakan upaya penyesuaian terhadap tunggakan pembayaran peserta BPJS Kesehatan sehingga mengakibatkan defisit. Kebanyakan peserta BPJS Kesehatan mandiri tidak membayar setelah mendaftarkan diri, padahal sudah memakai jasa layanan kesehatan,” ujarnya. .
Kegiatan Majelis Reboan kali ini terbilang menarik dilihat dari antusias peserta yang melempari pemateri dengan beberapa pertanyaan seputar BPJS. Salah seorang audiens saat itu menanyakan, “Terkait dengan kenaikan iuran yang dikatakan sebagai penyesuaian untuk mengatasi masalah defisit akibat tunggakan peserta BPJS, namun jika naiknya iuran tidak sejalan dengan naiknya pendapatan masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki taraf ekonomi menengah kebawah maka sangat memungkinkan untuk peserta mandiri yang taat membayar selama ini akan menunggak sebab naiknya iuran BPJS yang tidak diiringi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Bukankah nantinya tunggakan akan semakin besar dan defisit akan semakin tinggi?”

Alfrananda menjawabnya dengan, “Ada dua kategori peserta BPJS, yakni yang tidak mampu membayar dan yang tidak mau membayar. Nah, dengan adanya penyesuaian ini maka kita akan tau lebih jelas mana peserta BPJS yang tidak mampu membayar dan mana peserta BPJS yang tidak mau membayar. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu membayar bisa mendaftar sebagai PBI (Penerima Bantuan Iuran) melalui dinas sosial, tentunya dengan syarat dan ketentuan,” jelasnya.
.
Kegiatan ditutup dengan pemberian plakat kepada pemateri, dalam hal ini diberikan oleh Juni Saputra selaku Menteri Sosial dan Politik (LS/ASR/MS/FLM)
.
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #KemenSosPol #RilisKSI #MajelisReboan
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL DAN POLITIK
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019