Majelis Diskusi Online Sesi Ketiga, BEM UNRI Undang Sekretaris Kementerian BUMN Periode 2005-2010 sebagai Narasumber

Pekanbaru (11/04/2020) – Masa darurat bencana akibat virus corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Sampai saat ini, kasus virus corona terus bertambah dan belum menurun, terlebih lagi pemerintah juga tidak melakukan karantina wilayah. Akibat dari pandemi virus corona juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, BEM UNRI kembali menggelar Majelis Diskusi Online (Medis-On) dengan tema “Tepatkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil serta Kebijakan Ekonomi yang Dikeluarkan Pemerintah Pusat?” pada Minggu (05/04/2020) lalu.

Majelis Diskusi Online (Medis-On) sesi ketiga ini menghadirkan Dr. Ir. Muhammad Said Didu, M.Si, IPU selaku Sekretaris Kementerian BUMN Periode 2005-2010. Diskusi ini juga dilakukan dengan metode daring lewat aplikasi ZOOM dan disiarkan langsung melalui Instagram BEM UNRI.

Dr. Ir. Muhammad Said Didu, M.Si, IPU selaku narasumber mengatakan bahwa pemerintah belum sanggup untuk melaksanakan karantina wilayah. “Saya melihat pemerintah belum sanggup untuk melakukan itu. Karena berdasarkan UU kekarantinaan, jika dilakukan karantina maka Pemerintah Pusat harus menjamin ketersediaan makanan pokok, ternak bagi masyarakat. Pemerintah juga membuat suatu kebijakan yang maju mundur. Seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan Darurat Sipil, Karantina Wilayah, Lockdown dll. Saya juga melihat tidak kompaknya pejabat pemerintah, seringnya ada intervensi didalamnya. Pemerintah juga saya lihat mengeluarkan kebijakan yang setengah-setengah. Di satu sisi ingin memberantas pandemi ini, disisi lain tetap menggerakkan ekonomi. Ini yang membuat saya beranggapan bahwa Pemerintah tidak fokus dalam menangani wabah ini,” ungkap narasumber. “Kalau saja usul Gubernur Anies Baswedan diterima untuk menutup Jakarta, bisa diperkirakan kasus ini tidak merebak ke seluruh Indonesia. Karena dari data yang ada khususnya di Sumatera, rata-rata kasusnya berasal dari orang yang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta yang notabenenya ibukota dan pusat pemerintahan,” tambah narasumber.

Muhammad Agung Bariq Pratama selaku moderator medis-On sesi ketiga bertanya perihal penerbitan Perppu No. 1 tahun 2020, bagaimana pro kontranya (?) Narasumber menjelaskan, “Didalam Perppu tersebut juga dibunyikan bahwa pejabat yang berhubungan dengan Perppu ini tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata. Negara seakan menganggap bahwa pelaksana dari covid ini sempurna, seperti tidak ada kesalahan. Tersebut juga anggaran yang digunakan bukan dikatakan sebagai kerugian negara, pejabat tidak dapat dipidana dan tidak bisa dilaporkan ke PTUN. Dalam pandangan saya Perppu No.1 tahun 2020 ini merubah 12 undang-undang lain. Dianggap sebagai kesempatan meloloskan undang-undang yang bermasalah. Saya menganggap bahwa Perppu ini sebagai omnibus law bagian keuangan,” jelas narasumber.

Moderator kembali bertanya bagaimana pendapat bapak terhadap DPR yang masih sibuk membahas beberapa RUU yang seharusnya dikesampingkan(?) Dan pernyataan Menkumham yang mewacanakan membebaskan nara pidana (?) “Saya katakan saya tidak bisa berharap dengan DPR, sebagai contoh revisi UU KPK selesai dalam 2 minggu. Faktanya demikian, Pemerintah juga memperlihatkan inkonsistensi terhadap penanganan pandemi ini. Terbukti masih saja berusaha untuk mengkaji dan merevisi RUU yang sebelumnya bermasalah, yang memang seharusnya ini dipending terlebih dahulu. Khusus untuk DPR sekarang yang notabenenya fraksi. Terdapat 9 fraksi didalamnya. Secara tidak langsung suara rakyat berada ditangan 9 orang ketua umum fraksi tersebut. Itu tadi masih terlihat adanya intervensi, belum memperlihatkan sebagai pro rakyat. Harusnya wakil rakyat itu tanggung jawab. Karena sistem yang sekarang ini mengantar kita bahwa yang punya suara hanya ketua umum. Walaupun wakil rakyat tersebut ingin memperjuangkan namun tidak disetujui ketua umum, jadi tidak bisa dilaksanakan” ucap narasumber.
“Terkait pernyataan Menkumham, hal itu saya sudah jelas tidak setuju sebenarnya, saya tidak paham pemikiran beliau. Justru menurut saya jika dipenjara karantina ataupun self isolation akan lebih baik daripada dipulangkan kerumah.

Apalagi yang nara pidana koruptor yang mungkin ruangan sel nya bisa dibilang mewah juga dan tidak berdesakkan. Dan lebih aman dalam pencegahan penularan tersebut. Intinya jangan mencari kesempatan. Apakah KPK sekarang menjadi Komisi Pembebasan Koruptor(?) tambah narasumber.

Sebagai pemuda teruslah mencari suluh kebenaran, karena masa depan bangsa ini ditangan pemuda. Tetap berikan kritik membangun untuk pemerintah, dan pelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan, karena itu menyangkut masa depan anak cucu kita.

Moderator berharap, “Dengan kegiatan ini semoga informasi yang disampaikan sejatinya dapat membuat kita lebih aware kepada bangsa ini, bagi para pendengar dapat mengambil hikmah dan memetik pelajaran dalam setiap informasi yang diberikan,” tutur moderator. (ZL)

#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemensospol#RilisKSI #MedisOnSesiKetiga
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020