[BEM UNRI | PERNYATAAN SIKAP KELEMBAGAAN DI UNIVERSITAS RIAU]
.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
.
Hai, Kolaborator Perjuangan!
.
Mewabahnya Covid-19, berakibat pada kondisi darurat kesehatan Covid-19 di Indonesia. Rakyat banyak berharap DPR dapat menilai kerja Pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini dan memang harus menjadi perhatian utama Pemerintah dan DPR. Namun pada Kamis, (02/04/20) DPR Resmi memutuskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang berisi penyederhanaan aturan (Omnibus Law) tetap akan dapat ditengah pandemi Virus Corona. Bukan hanya RUU Cipta Kerja, DPR pernyataan juga akan melanjutkan pembahasan 50 RUU yang masuk Proglegnas 2020, antara lain RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, dan lain-lain.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitulu, menilai langkah DPR dan Pemerintah melanjutkan pembahasan RUU tepat dan merupakan tindakan tidak etis, karena pembahasan yang terburu-buru. Kurun waktu dalam sepekan dapat mengesampingkan kualitas subtansi RUU tersebut. Apalagi masih banyak pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja dan RKUHP yang menimbulkan masalah, sehingga membutuhkan pembahasan yang mendalam. Even ditengah masa pandemi masyarakat tidak akan bisa ikut berpatisipasi, karena berdasarkan UU No.12 / 2011 tentang Pemesanan Peraturan Perundang-undangan dipasal 96 mengenai Partisipasi masyarakat, ayat (1) dan (3) populasi masyarakat harus dan punya kepentingan langsung memberikan masukan.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Dengan adanya keputusan pembahasan lanjutan seluruh RUU, DPR secara jelas memberi sinyal kontraproduktif. Maka dari itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau sikap kekecewaan terhadap DPR RI jika tetap membahas RKUHP dan Omnibus Law ditengah pandemi Covid-19. Berikut pernyataan sikap dan catatan BEM Universitas Riau:
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
1. Mendesak DPR untuk membahasa RUU KHUP, RUU Cipta Kerja dan seluruh RUU Proglegnas 2020 hingga situasi krisis Covid-19 berakhir dan Partisipasi publik dan transparansi proses dapat berjalan;
2. Menolak disahkan RUU KHUP, RUU Cipta Kerja dan peraturan serupa saat ini,karena terlalu terburu buru;
3. Mendesak DPR dan pemerintah untuk mengambil langkah responsif dan efektif mencegah bahaya pandemi Covid-19;
4. Menuntut Pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya DPR dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dampak krisis lanjutan secara nasional dan sistematis;
5. Menuntut Pemerintah untuk transparan, efektif dan berkeadilan menjalankan prioritas kebijakan kepada kelompok rentan (Tenaga Kesehatan, Buruh, Tenaga Kerja Informal, keluarga ekonomi lemah) seperti menyediakan APD, pangan, listrik, sanitasi, dan bantuan sosial selama krisis pandemi;
6. Menuntut Pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19 yang korban jiwa dan berdampak besar bagi perekonomian nasional;
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #KemenSospol #PernyataanSikapTolakRUUDitengahPandemiCovid -19 #TolakRUU #PernyataanSikapKelembagaandiUniversitasRiau
____________________________________
Presiden Mahasiswa: Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa: Abdul Hamid
—————- —————————————–
KEMENTERIAN SOSIAL DAN POLITIK
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020