“Awal Permulaan Yang Tidak Bagus, Kesejahteraan Rakyat Diberangus”
.
Kesehatan bagian dari Hak Asasi Manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Negara menjamin setiap kesehatan warganya. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan.

Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi, kehadirannya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh dari sebuah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Minimnya sosialisasi, disintegrasi, sampai kepada klaim-klaim yang menyebabkan defisit keuangan, BPJS Kesehatan mulai dirundung masalah.

Ada 2 solusi yang dilakukan pemerintah secara alternatif terhadap BPJS, yakni penyuntikan dana dan menaikkan iuran BPJS. Tahun ini defisit diperkirakan akan tembus Rp 32,9 triliun. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp 25,7 triliun. Defisit BPJS Kesehatan tetap menganga karena sudah mencapai Rp 49,3 triliun sejak 2015.

Pro dan kontra pun muncul di tengah masyarakat Indonesia. Polemik tersebut semakin hangat diperbincangkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 % pada Kamis (24/10/2019) dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Ada apa dengan BPJS?

Defisit semakin menjadi, pemerintah ancam rakyat bayar iuran BPJS dengan tindakan represif, seperti pelunasan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) atau paspor. Alasannya, agar masyarakat taat dan patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sama sekali tidak disertakan blue print tentang perbaikan kualitas layanan BPJS Kesehatan oleh pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, semestinya BPJS Kesehatan meninjau paket Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) dan kapitasi yang berbasis kinerja. Tidak sekadar itu, Kementerian Kesehatan juga dapat membuat Standard Operasional Procedure (SOP) yang memuat penerimaan hingga pemulangan pasien (clinical pathway).
.
Ketegasan hukum yang sudah dibuat harus benar-benar diimplementasikan dengan baik sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara dan BPJS dapat teratasi. Selain itu, fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar dimaksimalkan dan diberikan sebaik mungkin kepada peserta BPJS, tidak akan ada lagi oknum-oknum yang dapat mendiskriminasi peserta BPJS.
.
Maka dari itu, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau menyatakan sikap :
1. Menolak usulan dan atau tindak lanjut terhadap kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang tertuang di dalam PerPres No. 75 tahun 2019.
2. Meminta pemerintah untuk meninjau kembali usulan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai dengan hitungan minimum nilai aktuaria.
3. Meminta pemerintah bersikap tegas dalam menghadirkan system pelayanan kesehatan yang memadai seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.
4. Mengecam keras atas wacana represif dalam hal pelayanan publik terhadap kesehatan rakyat.
5. Menolak wacana represif pemerintah dalam mendiskriminasi kesehatan masyarakat dengan menghentikan pelayanan publik.
.
Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !
.
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #KemenSospol #PernyataanSikapKSI #IuranBPJS
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019