[PRESS RELEASE : Audiensi Bersama Dirjen Dikti Bahas UKT Mahasiswa]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (09/02/2021) – Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRI mengadakan Forum Advokasi ke-5 pada Senin (8/1) pukul 08.10 WIB melalui Zoom Meeting. Forum Advokasi ini diisi dengan audiensi membahas UKT mahasiswa bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D. serta ikut membersamai Wakil Rektor II Prof. Dr. Sujianto, M.Si dan Wakil Rektor III Prof. Dr. Iwantono, M.PHil serta Sukino sebagai Koordinator Kemahasiswaan Belmawa.

Penjelasan pertama yang disampaikan oleh Pak Aris mengenai upaya pemerintah dalam memberi bantuan UKT dan subsidi kepada mahasiswa agar proses pembelajaran dapat berjalan produktif dan efektif di tengah kondisi pandemi. Serta mengenai bantuan UKT Kemendikbud dan bantuan kuota internet dari Kemendikbud akan segera di adakan kembali di semester genap. “Pemerintah sudah mencairkan anggaran bantuan sejumlah beberapa triliun untuk kebutuhan mahasiswa, baik seperti bantuan kuota, UKT dan beasiswa. Tahun 2021 ini sedang di rancang lagi bantuan UKT mahasiswa untuk Semester Genap dan bantuan kuota untuk 3 bulan kedepan yaitu bulan Maret, April dan Mei. Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memperhatikan mahasiswa agar tidak mengurangi semangat belajar di tengah kondisi pandemi,” papar Pak Aris.

Pak Aris juga menambahkan, tahun ini kebutuhan mahasiswa akan menjadi prioritas Dikti. Mahasiswa diberi kesempatan sebesar-besarnya dengan dana yang tidak terbatas. “Untuk kampus merdeka saja, alokasi kuotanya sebesar 50 ribu mahasiswa, kampus mengajar 20 ribu mahasiswa, bagi mahasiswa yang ingin berprestasi, mengambil trainee, ataupun proses magang akan full didanai. Maka dari itu, mari kita siapkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi atau ingin magang diluar negeri, semuanya akan didanai, dan ini kuotanya sampai puluhan ribu,” tutur Pak Aris.

Lebih lanjut, Pak Aris menyampaikan harapannya kepada Rektor UNRI Bagian Kemahasiswaan untuk dapat menyiapkan dan membina sumber daya mahasiswa UNRI agar bisa mengikuti program kemahasiswaan dari Kemendikbud. Sedangkan terkait pengumuman bantuan UKT dan subsidi kuota internet nanti akan diedarkan melalui surat resmi dari Dikti.

Hal senada juga disampaikan oleh Dirjen Dikti Nizam terkait beberapa program mahasiswa dibidang pertanian dan kewirausahaan yang dapat menunjang ekonomi dan sumber daya mahasiswa yang unggul. “Kami akan mewadahi mahasiswa yang memiliki ide ataupun inovasi di bidang kewirausahaan agar dapat bermitra dengan industrinya sehingga produk yang dihasilkan tidak susah mencari pasar,” tutur Dirjen Dikti.

Dalam diskusi ini juga dibuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Kaharuddin selaku Gubernur Mahasiswa FMIPA UNRI menanyakan terkait surat edaran Rektor No. 18 tentang keringanan UKT salah satunya bagi mahasiswa akhir yang akan ujian sarjana di bulan Februari, Wakil Rektor II sudah memberikan ke fakultas terkait data mahasiswa yang akan ujian sarjana di bulan Februari, karena mahasiswa yang terdata di tanggal 31 Januari adalah batas akhir untuk ujian sarjana di Semester Ganjil, lalu apakah mahasiswa yang ujian sarjana di bulan Februari tetap membayar UKT atau tidak dan apakah ada keringanan dalam hal tersebut? Kemudian bagaimana regulasi dan sistem bantuan Kemendikbud apakah akan dibuka kembali?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dirjen Dikti mengatakan keringanan UKT sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri bahwa mahasiwa yang hanya tinggal tugas akhir bisa dibebaskan dari pembayaran UKT, serta keringanan refund 50%. Pihak Universitas bisa membuat kebijakan untuk menangguhkan atau membebaskan UKT mahasiswa tersebut di Semester Genap.

“Disini yang paling penting itu kita kerja sama, karena tidak bisa semuanya diadakan oleh pemerintah. Biaya yg anda bayarkan itu semua akan kembali ke anda, tidak ada yg disalah gunakan, semua untuk kebaikan dan kemajuan perguruan tinggi itu sendiri. Setiap kemajuan itu membutuhkan biaya, biaya ditanggung oleh pemerintah bersama juga masyarakat,” jelas Dirjen Dikti.

Presiden Mahasiswa UNRI Nofrian Fadil Akbar kembali menegaskan terkait pengadaan refund UKT 50% agar bisa dilakukan di semester 10 untuk S1 dan Semester 8 untuk D3. Menanggapi hal ini, Dirjen Dikti mengatakan Untuk refund 50% yang diatur dalam Permendikbud No. 25 tahun 2020 pasal 9 hanya untuk mahasiswa semester 9 untuk S1 dan semester 7 untuk D3 akan ditinjau ulang kembali.

Hal ini juga ditanggapi oleh Pak Iwantono selaku Wakil Rektor III menjelaskan, untuk bantuan UKT seperti semester lalu akan diberlakukan lagi di semester genap. Kebijakan akan diberlakukan bagi mahasiswa yang kemarin menerima akan mendapatkan kembali bantuan tersebut. Tetapi bagi mahasiswa yang kemarin menerima dan sudah lulus, akan digantikan oleh mahasiswa lain yang terkena dampak ekonomi karena pandemi.

Kemudian Kaharuddin kembali menyampaikan kegelisahannya mengenai regulasi dan administrasi pembayaran UKT Semester Genap yang tidak sejalan dengan pengisian KRS. “Meski di surat yang di edarkan pembayaran UKT sampai tanggal 27 Februari, namun faktanya di lapangan pembayaran UKT hanya sampai 12 Februari karena masa akhir dari pengisian KRS,” ujar Kaharuddin.

“Jika memang ada keringanan dalam regulasi pembayaran UKT ini, berarti masih bisa mengisi KRS sampai batas jadwal pembayaran UKT. Namun faktanya, ketika kita tidak membayar UKT sama dengan tidak mengisi KRS, tidak mengisi KRS sama dengan tidak mengikuti mata kuliah,” imbuhnya.

Aspirasi ini kemudian ditanggapi oleh Prof. Sujianto selaku Wakil Rektor II mengatakan hal ini akan dikoordinasikan dengan Wakil Rektor I. “Mudah-mudahan ada solusi mengenai masalah ini dari bidang akademis dan keuangan. Kami juga mengapresiasi antar sesama mahasiswa karena sudah menyampaikan hal tersebut,” ungkapnya. (AHA)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemenhadkesmaKLB #PressRelease #AudiensiUKT