[PRESS RELEASE : Bahas Transisi Blok Rokan Hingga Isu Lingkungan Riau, BEM UNRI Datangi Komisi IV DPRD Provinsi Riau]

Sabtu, (23/01/21) – BEM UNRI melakukan kunjungan eksternal ke Komisi IV DPRD Provinsi Riau dalam rangka membahas perkembangan transisi Blok Rokan serta isu lingkungan Riau pada Jum’at (22/1) lalu.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV ini turut dihadiri oleh Parisman Ihwan selaku Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang didampingi Mardianto Manan dan Tumpal Hutabarat sebagai anggota Komisi IV serta Presiden Mahasiswa BEM UNRI dan jajarannya.

Di awal diskusi, Thasya Nurfadillah Siregar selaku Sekmensospol BEM UNRI menyampaikan tentang Blok Rokan yang merupakan salah satu pusat kekayaan di Provinsi Riau tetapi tidak memiliki imbas positif yang diberikan selama berpuluh tahun lamanya untuk masyarakat Riau terutama dalam sistem bagi hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah.

“Dengan Sumber Daya Alam yang luarbiasa ini tetapi masyarakat Riau tidak merasakan dampak positifnya. Yang ingin kami diskusikan terkait pengalokasian PI 10% yang selama ini didapatkan dari pengelolaan Blok Rokan, apakah dengan bagi hasil 10% tersebut sudah cukup dengan melihat ketidak merataan ekonomi dan sektor lainnya yang ada di Provinsi Riau?” ujar Thasya.

Ia juga menambahkan, masa proses alih Blok Rokan dari Pertamina ke Chevron yang sedang berlangsung saat ini akan menjadi momentum yang tepat untuk memberikan kebijakan atas dasar kesejahteraan masyarakat Riau.

Menanggapi pertanyaan tersebut, ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengatakan bahwa PI 10% sudah keputusan dari pusat. Sedangkan data pengalokasian terbaru belum dapat diberikan dikarenakan bidang terkait yaitu BP migas tidak bisa hadir dalam pertemuan ini.

“Kemudian pertimbangan dari daerah dan pusat untuk galian C sudah dikembalikan ke daerah karena pemerintah pusat melihat dampak lingkungan yang tidak terurus, dalam bagi hasil 10% juga sudah disetujui oleh Gubernur Riau,” tutur Ketua Komisi IV.

Sementara itu, Mardianto selaku anggota Komisi IV mengapresiasi gerakan intelektual BEM UNRI dalam memperjuangkan Blok Rokan demi kesejahteraan masyarakat Riau. “BEM UNRI datang pada tempat yang tepat, kita akan jadwalkan kembali pertemuan ini untuk menjawab pertanyaan dan kejelasan yang dibutuhkan BEM UNRI untuk selanjutnya akan sama-sama kita kawal dan perjuangkan bersama,” ujar Mardianto.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terkait Perda Blok Rokan saat ini belum dirancang oleh DPRD karena membutuhkan kajian panjang bersama akademisi dan juga mahasiswa. Mardianto juga mengatakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang belum sejahtera. “Kita tentu tidak ingin seperti pepatah itik mati di lumbung padi atau banyak yang susah di Riau yang kaya,” imbuhnya.

Presiden Mahasiswa UNRI Nofrian Fadil Akbar dalam hal ini menekankan bahwa masa kontrak Blok Rokan hingga Agustus tidak sebentar, jadi sangat disayangkan jika DPRD belum duduk terkait hal ini. Selain mengawal tentang Perda, tentu juga harus memperhatikan kesiapan serta produksi dari Blok Rokan tersebut. Informasi yang didapat dari CPI terkesan menutup diri dalam masa transisi, harapannya tidak ada permasalahan-permasalahan selama transisi serta harus terus mengawal dan menggaungkan kembali bahwa Blok Rokan benar-benar 100% Indonesia.

“Jika hari ini saham 51% untuk Pertamina, 10% daerah dan 39% mitra Pertamina, maka kita harus kawal bahwa daerah siap untuk bermitra dengan Pertamina. 10% saja selama ini kita kelola bagaimana 39% kembali ke kita, pasti akan mampu menyejahterakan rakyat Riau jika dikelola dengan baik,” tegas Akbar.

Hal lain yang dibahas terkait permasalahan lingkungan yaitu perkembangan tindak lanjut pemerintah terhadap korporasi dalam permasalahan Karhutla di Riau. Ketua Komisi IV mengatakan, polisi telah menetapkan 9 perusahan sebagai tersangka yang diduga menyebabkan Karhutla. Terkait hal itu, DPRD akan menindak tersangka Karhutla bersama pihak Kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menanggapi hal ini, Presma UNRI meminta Bappeda Provinsi Riau untuk dapat memberikan anggaran terkait restorasi gambut di Riau sebagai dampak dari Karhutla dan gugatan dari pejuang lingkungan mengenai Perda No.10 tahun 2018 tentang RTRWP yang bermasalah agar segera dikabulkan oleh Mahkamah Agung. (TNS/AHA)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemensospolKLB #PressRelease #TransisiBlokRokan #IsuLingkungan