[PRESS RELEASE : BEM UNRI Gelar Webinar Bahas Kondisi Pendidikan di Pekanbaru]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (09/05/2021) – Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kemendikpora) BEM UNRI telah menggelar Webinar Hari Pendidikan Nasional dengan tema “Realisasi Wajib Belajar Belum Konkret, Apakah Harus Menurunkan Standarisasi?” pada Senin (03/05) lalu pukul 09.00 WIB. Diskusi ini dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan pemateri yaitu Ibu Dra. Ninik Purwaning Setyorini, M.Si selaku Koordinator Bidang Penilaian Direktur SMP, Bapak Doni Koesoema A., M.Ed selaku Pengamat Pendidikan dan Anggota BSNP dan Bapak Dr. H. Ismardi Illyas, MA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Pada penyampaian materi pertama, Bu Ninik menjelaskan kebijakan pemerintah pusat mengenai wajib belajar yakni 9 tahun. Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan yang berperan dalam hak asasi setiap warga negara, dan sangat penting untuk kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada UUD 1945 pasa 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

“Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contoh untuk hal tersebut yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar 9 Tahun tercantum dalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No.20 Tahun 2003,” ujar Bu Ninik.

Selanjutnya penyampaian materi kedua yaitu Pak Doni tentang kendala, tantangan dan solusi terhadap kebijakan wajib belajar. “Faktor utama tingginya Angka Putus Sekolah disebabkan karena ekonomi, diantaranya kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, tata kelola satuan pendidikan (pungli), mekanisme pencairan dana BOS serta budaya dan sosial,” jelasnya.

Pemateri selanjutnya yaitu Bapak Ismardi menyampaikan tentang kendala program wajib belajar 9 tahun di kota pekanaru. Program wajib belajar 9 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui jalur formal dan informal. Program ini membebaskan biaya bagi peserta didik yang bersifat menyeluruh yang mana dananya berasal dari APBN dan APBD.

“Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun masih kurang untuk melaksanakan suatu kebijakan, sehingga diperlukannya dana yang mencukupi agar program dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan dari program dapat tercapai. Fasilitas di beberapa sekolah belum memadai untuk menjalankan program wajib belajar 9 tahun, masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan proses belajar mengajar yang masih minim, seperti komputer, alat-alat laboratorium dan juga buku-buku sekolah minimnya alat-alat ini mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah tidak berjalan dengan baik,” tuturnya.

Di akhir diskusi Pak Doni selaku pengamat pendidikan menyimpulkan, “Wajib Belajar tidak sama dengan Wajib Sekolah, Jalur pendidikan non formal dan informal harus menjadi bagian penting dalam Wajib Belajar. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Wajib Belajar (12 Tahun), BOSDA; mekanisme beasiswa, kebijakan PPDB zonasi yang melibatkan sekolah swasta (Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB), Pembebasan transportasi pelajar (Bus Sekolah), dan mekanisme bantuan lain untuk mendukung biaya pendidikan dan Pendataan Anak Putus Sekolah, by name, by adress, dan strategi Pemda untuk menyelamatkan masa depan mereka melalui sinergi dan kolaborasi para pelaku dalam ekosistem pendidikan.” pungkasnya.

Webinar berlangsung secara aktif, dilihat dari antusias peserta saat sesi diskusi. Yasvilan Arianta selaku Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga BEM UNRI menyampaikan harapannya agar program wajib belajar dapat diimplementasikan dengan maksimal, pemerintah Pekanbaru harus memiliki peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang tujuan program wajib belajar dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak melaksanakannya.

“Agar program wajib belajar 9 tahun dapat terselenggara sesuai dengan tujuannya, hendaknya pihak pemerintah dan sekolah lebih meningkatkan komunikasi dengan pihak masyarakat guna terselenggaranya sosialisasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya program sekolah paket a, b dan c untuk siswa yang putus sekolah, serta tidak ada lagi anak yang tidak mengenyam pendidikan,” ungkapnya. (CRE)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemendikporaKLB #PressRelease #KondisiPendidikan #WajibBelajar