[PRESS RELEASE : Diskusi Permasalahan Lingkungan Riau, BEM UNRI Lakukan Kunjungan ke Jikalahari]

Hai, Pejuang Membara!

Minggu, (31/01/2021) – BEM Universitas Riau melalui Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kunjungan ke Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) yang bertempat di Jl. Kamboja No 39, Tabek Gadang, Tampan pada Kamis (28/01) lalu. Kunjungan ini dalam rangka silahturahmi serta diskusi mengenai lingkungan terutama permasalahan hutan di Provinsi Riau.

Jikalahari didirikan pada 26 Februari 2002 yang merupakan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kunjungan ini disambut langsung oleh Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setyo, Manajer Kampanye dan Advokasi Jikalahari Arfiyan Sagita dan pengurus lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Diawali dengan saling memperkenalkan diri dari BEM UNRI dan juga Jikalahari, perbincangan berlanjut dengan membahas mengenai permasalahan hutan di Riau. Okto menjelaskan bahwa Jikalahari fokus dalam memperjuangkan, melestarikan dan menyelamatkan hutan alam Riau. Latar belakang berdirinya Jikalahari pada tahun 2002 lalu yakni saat deforestasi mencapai titik sangat menghawatirkan akibat adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang membuka lebar kesempatan kepada para perusahaan untuk mengurus perizinan di tingkat kabupaten dan provinsi. Dan dampaknya dari tahun 2002 hingga saat ini adalah banjir, kekeringan sampai kabut asap bergilir melanda daerah Riau.

“Perusahaan-perusahaan baik itu HPK (Hutan Produksi) dan HTI (Hutan Tanah Industri) menjadi salah satu penyebab illegal logging. Jangan dibayangkan logger peorangan kemudian penebang kayu, yang menjual terus selesai, illegal logging itu jauh daripada itu, pelaku-pelakunya itu korporasi. Itu salah satu awal mula deforestasi yang berat,” tutur Okto.

Menurut Okto, alasan korporasi melakukan illegal logging adalah karena adanya HTI. Perusahaan besar yang mengelola HTI tersebut membutuhkan jutaan ton kayu per tahun untuk bahan baku produksi. Hal ini menandakan ketika perusahaan tersebut belum memiliki tanaman sendiri (HTI baru dibangun), maka mereka menebang dahulu kayu alam untuk jadi bahan baku produksi mereka.

“Jangan dibayangkan yang menebang itu masyarakat kampung, kemudian dijual mereka, tidak, tapi lebih dari itu, adalah korporasi. Yang menebang ribuan hektar untuk keperluan mereka,” lanjut Okto.

Izin perusahaan HTI dan HPK sampai saat ini sekitar 2,2 juta hektar, sedangkan perkebunan sawit menurut data Kementan sekitar 3,3 juta hektar. Dibandingkan dengan luas Riau daratan yang seluas 9 juta hektar, maka sekitar 60% izin dipakai oleh perusahaan. Ditambah dengan pengelolaan lahan yang begitu besar menyulitkan pengawasan mulai dari penebangan hutan alam yang menyebabkan adanya karhutla sejak 1997 sampai puncaknya di 2019 lalu.

Telah banyak kasus yang dilaporkan oleh Jikalahari terkait kerusakan hutan, namun banyak yang tidak berlanjut. Dari rentang waktu 2016 sampai 2020 ada sekitar 140 perusahaan atau korporasi dan diantaranya ada juga perorangan (cukong) yang menguasai ratusan hektar lahan.

Lebih lanjut, Okto menjelaskan terkait kasus Karhutla saat ini sudah ada 10 perusahaan yang divonis pengadilan, namun belum ada kasus HTI. Berbeda dengan Karhutla, untuk kasus illegal logging semua tersangkanya adalah HTI, sehingga semua perusahaan terjerat dikenakan SP3. Selain dua kasus tersebut ada pula kasus perambahan kawasan hutan yang telah dilaporkan namun hanya dikenakan SP3 juga. Untuk kasus terbaru, adalah mengenai pelaporan PT Arara Abadi ke Bareskrim oleh tim Jikalahari.

Danil Ahmadian selaku Menteri Lingkungan Hidup BEM UNRI menyampaikan bahwa untuk periode ini fokusan utama dari Kemenlindup salah satunya adalah tetap konsisten mengawal kasus hukum yang dilakukan koorporasi terhadap Karhutla Riau.

“Kami melihat bahwa Jikalahari sudah melangkah jauh untuk mengawal kasus Karhutla ini. Harapan kami dari BEM UNRI kepada Jikalahari untuk dapat bersama-sama mengawal kasus Karhutla ini sampai tuntas secara transparan hingga mendapat kejelasan hukum,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Yuli Wulandari selaku Sekmen Lingkungan Hidup BEM UNRI mempertanyakan alasan kasus-kasus yang digugat Jikalahari sejak tahun 2002 lalu tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah, padahal Jikalahari mengaku sudah melakukan investigasi dan mendapatkan bukti-bukti yang kuat.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Okto menjelaskan bahwa ranah Jikalahari hanya sampai ke penguasa daerah. Penindakan dari Jikalahari adalah memberikan bukti petunjuk untuk memanggil saksi, sedangkan untuk penetapan tersangka ditangani oleh hukum pemerintah.

“Untuk mengurai permasalahan ini banyak strategi yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah penegakan hukum, keterbukaan informasi, ikut dalam perencanaan pemerintah melalui KPK selaku lembaga yang masih bisa diandalkan, serta juga melibatkan POLRI serta TNI,” imbuhnya.

Diakhir, BEM UNRI mengharapkan kepada Jikalahari untuk berjalan bersama-sama dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan terutama hutan yang ada di Riau. (YW/DN)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemenlindupKLB #PressRelease #DeforestasiRiau