[PRESS RELEASE : Forum Advokasi ke-6 Angkat Topik Revisi UKT Mahasiswa Akhir]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (01/04/2021) – Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Kemenhadkesma) BEM UNRI mengadakan Forum Advokasi ke-6 pada Senin (29/03) pukul 16.10 WIB melalui Google Meeting. Forum Advokasi ini membahas revisi UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa tingkat akhir bersama Faisal Indra Rangkuti, S.E yang merupakan Menteri Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRI periode 2016-2017.

Diawal materi, Faisal membahas asal mula perubahan sistem dari SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) menjadi UKT (Uang Kuliah Tunggal). Ia adalah salah satu mahasiswa yang menolak sistem UKT di Indonesia pada masa tersebut. Karena menurutnya, orientasi UKT ini lari dari harapan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan murah.
.
Faisal menjelaskan, “UKT bukan semata-mata subsidi silang, UKT adalah salah satu cara agar kampus mendapatkan keuntungan. Faktanya, sistem UKT banyak membuat mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah yang nominalnya cukup tinggi. Pada saat itu, selain jalur mandiri rata-rata uang SPP hanya dibawah 1 juta dan beda perfakultas itu hanya beberapa ratus ribu. Walaupun ada nominal lain yg dibayar selain SPP tapi jelas peruntukannya. Kita tau uang kita dibayarkan untuk apa, misal uang penelitian, laboratorium dan lain sebagainya. Prinsip UKT kan tujuannya untuk membantu mahasiswa, tapi sekarang prinsip itu ternodai dan malah memberatkan dengan nominal yang sangat tinggi. Ditambah lagi masih ada pungutan liar seperti buku, uang lab dan lain-lain, yang sebenarnya sudah tidak boleh ada karena sistem UKT ini”.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa pada periode 2016-2017 BEM UNRI menginisiasi untuk mengadvokasikan revisi UKT ini, terkhusus bagi mahasiswa akhir yang sudah tidak mendapatkan fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dikampus. Pada waktu yang sama juga, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mengkaji angka-angka UKT dan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) disetiap PTN (Perguruan Tinggi Negeri). “Jadi, kita sebagai mahasiswa wajib tau berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan perindividu untuk kuliah disebuah jurusan. Kita harus baca dan paham regulasinya”, tutur Faisal.

Mengingat kondisi pandemi saat ini banyak fasilitas sarana dan prasarana kampus yang tidak dimanfaatkan dan pengeluarannya pasti berkurang drastis. Hal tersebut seharusnya bisa dikaji dan diperjuangkan oleh rekan-rekan advokesma di setiap kelembagaan. Faisal menyampaikan bahwa tahapan advokasi itu bertingkat. Kajian dimulai dari rekan-rekan HIMA/HMJ, dihitung berapa pengeluaran tiap jurusannya, berlanjut ke BEM Fakultas, untuk kemudian dipertemukan di forum advokasi BEM UNRI. Kemudian bersama mengkaji data-data yang didapatkan disetiap fakultas, lalu dapat keputusannya kita desak pejabat kampus.

Setelah penyampaian materi, Forum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Pertanyaan pertama dari Wulan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK). Ia menanyakan terkait cara menghadapi dekanat/pejabat kampus tentang transparansi dana namun beralasan Universitas Riau merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) bukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Menanggapi pertanyaan tersebut, Faisal mengatakan bahwa, “Kita harus minta regulasi PTN BLU yg mereka sebutkan, aturan mana saja yang menjadi pegangan UNRI. Minta transparansi dananya, tempelkan di mading. Karena transparansi dana Badan Layanan Umum itu harusnya bisa dikonsumsi publik. Tapi yang terpenting, kita sebagai mahasiswa juga sudah harus baca regulasinya. Harus paham landasannya, harus ada data yg kita pegang”.
.
Dilanjutkan pertanyaan kedua oleh Cepi Ira Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Ia menanyakan pendapat pemateri tentang penurunan hasil advokasi yang tidak langsung terlihat dibandingkan advokasi dari tahun sebelumnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Faisal bertanya apakah terkait masalah UKT ini semua mahasiswa mengikutinya? Dan sudah pernahkah kita menyiasati masalah teman sekitar kita yg tidak mampu membayar UKT? Intinya kita harus peka terhadap permasalahan mahasiswa, terutama masalah UKT ini. Kalau sudah peka, niscaya kita akan merasakan langsung hasil dari advokasi kita tersebut.
.
Pertanyaan terakhir oleh Wulan dari FPK terkait bagaimana cara mengajak teman-teman di lingkungan kita untuk aktif menyuarakan hak dan melakukan pergerakan ditambah masa pandemi seperti ini mahasiswa 2020 dan 2021 kuliah daring. Faisal menyebutkan bahwa terkait hal ini yang terpenting adalah semangat, keikhlasan hati nurani dan keberanian untuk bertindak dalam pergerakan ini. Jika hal tersebut sudah ditanamkan dalam diri mahasiswa tersebut akan sangat mudah untuk melakukan pergerakan.
.
Forum Advokasi ini kemudian ditutup dengan pernyataan terakhir pemateri. Ia berkata, “Berbicara tentang permasalahan UKT, sejarah penurunan UKT untuk semester akhir berangkat dari semua regulasi data yang dipegang. Dari data dan aturan yang sudah didapatkan, saya percaya rekan-rekan advokasi bisa memahami perbedaan antara PTN BH – PTN BLU serta dapat menyelesaikan permasalahan UKT mahasiswa semester akhir. Berbicara mengenai advokasi, dasar dari advokasi adalah pikiran dan hati nurani sebelum masuk pada kelompok yang harus ditegaskan”. (SNS/DN)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemenhadkesmaKLB #PressRelease #ForumAdvokasi