[PRESS RELEASE : Karut Marut Impor Beras Memantik Cemas]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (26/03/2021) – Kementerian Sosial Politik BEM UNRI telah menggelar Ruang Dialektika dengan tajuk “Karut Marut Impor Beras Memantik Cemas” pada Jum’at (17/03) pukul 16.10 WIB. Diskusi ini dilaksanakan secara online melalui pranala Google Meeting dengan menghadirkan Ahmad Jaetuloh (Sajogyo Institute) sebagai pembicara.

Diawal materi, Ahmad menyampaikan tentang insinkronisasi data simpanan beras antara BPS dan Kementan dengan Kemendag, serta antara Bulog dengan Kemendag. Persoalan ini bukan hanya tentang urusan administrasi melainkan masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda perihal ini. Kementan lebih ke ketahanan pangan dan Kemendag berfokus pada kecukupan pangan.
Data Bulog menyatakan bahwa terdapat stok 1 juta ton (April) dan 1,5 juta ton (Mei), sedangkan Kemendag kurang dari 500 ribu ton dan Kementan/BPS memprediksi akan terjadi kenaikan produksi Januari – April dari 3.08 juta ton menjadi 14.54 juta ton.

Selanjutnya, Ahmad juga menerangkan bahwa wacana impor beras ini tidak lepas dari politisasi karena terdapat indikasi kuat impor beras ini bukan ditujukan untuk rakyat apalagi petani, melainkan para pemburu rente. “Impor beras ini dari sisi manapun tidak ada bagus-bagusnya kecuali para pemburu rente. Nanti bakal panjang lagi urusannya, impor bisa jadi diserahkan ke vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan,” ujarnya.

Beliau juga memaparkan bahwa regulasi impor beras sesungguhnya sudah diatur pada UU 18/2012 (Pangan) Pasal 1 angka 7 dan 36. Namun, setelah UU 11/2020 (Cipta Kerja) disahkan beberapa regulasipun berubah. Undang-undang sebelumnya menyatakan impor akan dilakukan ketika produksi dan cadangan pangan tidak memenuhi kebutuhan. Pada Undang-undang yang baru penegasan soal impor pangan dapat dilakukan kapanpun oleh pemerintah pusat. Walaupun ada kata memperhatikan petani dan nelayan, namun mengenai ukuran pastinya tidak jelas. “Wacana impor kali ini sama sekali tidak memperhatikan kondisi petani yang sedang panen raya dan data BPS yang menunjukkan kedepannya akan terjadi peningkatan produksi,” jelas Ahmad.

Terakhir, beliau juga menegaskan bahwa meskipun tren produksi berpotensi meningkat, namun pada faktanya saat ini laju konversi lahan dari sawah ke non sawah dapat dibilang mengkhawatirkan. Misalnya di Jawa Barat, dalam kurun waktu 5 tahun Provinsi ini sudah kehilangan lahan sawah seluas 71.248 ha. Oleh karena itu, laju konversi ini harus harus dicegah mengingat kebutuhan pangan yang trend nya juga semakin meningkat.

“Kalau kita lihat di Cirebon, sudah banyak juga sawah-sawah yang dialih fungsikan. Kebanyakan dijadikan untuk jalan atau sarana infrastruktur lainnya. Dan penyebab konversi itu biasanya disetiap daerah berbeda, kalau di Jawa rata-rata demikian,” pungkasnya. (SWW)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemensospolKLB #PressRelease #RuangDialektika #ImporBeras