[PRESS RELEASE : Masuk Prioritas Prolegnas 2021, Pemateri Nilai RUU PKS Masih Banyak Kontroversi dan Multitafsir]

Jumat, (29/01/21) – RUU PKS telah melalui perjalanan panjang dan kembali menjadi sorotan publik setelah DPR RI memasukkan kembali RUU tersebut menjadi prioritas Prolegnas tahun ini. Pasalnya, RUU PKS mengalami penolakan dari beberapa kalangan dikarenakan memuat paradigma, konsep dan pandangan yang sangat luas dan multitafsir sehingga definisi dari ‘Kekerasan Seksual’ dalam RUU PKS menuai banyak kritik dan saran.

Dalam rangka membahas isu ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI telah melaksanakan kegiatan diskusi dan edukasi bertajukkan “Belum mencapai titik temu, RUU PKS masuk prioritas Prolegnas 2021” pada Selasa (26/1) lalu. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dengan menghadirkan pemateri yakni Direktur Pusat Advokasi dan HAM Nurul Amaliya SH., MH dan Energy Conversion Engineer Citizen Journalist Ayu Suandari Larasaty.

Pemateri pertama yaitu Nurul Amaliya menyampaikan pandangan hukum terkait RUU PKS. Ia menyampaikan, jika dilihat secara objektif, di dalam RUU PKS laki-laki tidak diakomodir menjadi korban melainkan hanya perempuan saja. Padahal berdasarkan prinsip hukum Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, dimana keduanya bisa menjadi pelaku ataupun korban, dan begitu pula dengan hak perlindungan. Selain itu, terdapat kata-kata multitafsir dari terminologi kekerasan seksual yang kurang relevan dan tidak berbanding lurus dengan isi KUHP yang menggunakan diksi ‘kejahatan’ sebagai makna yang tepat.

“Mengapa yang diakomodir hanya kekerasan seksualnya saja dan tidak mengakomodir secara komprehensif bentuk-bentuk kejahatan seksual yang di dalamnya juga terkandung perbuatan kekerasan seksual, tentu dalam hal ini RUU PKS cenderung menghindari terminologi kejahatan seksual,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemateri menjelaskan dalam RUU PKS ini juga masih banyak frasa-frasa yang ambigu, salah satunya penyebutan ‘kelompok rentan’ yang menjadi sasaran pelaku. “Disini tidak dijelaskan siapa kelompok rentan tersebut apakah kaum LGBT yang akan dilindungi atau lain sebagainya,” imbuhnya.

Selain itu, perbuatan terhadap ‘hasrat seksual’ seseorang dalam pasal 1 ayat 1 RUU PKS juga memilki kalimat multitafsir yang dapat membuka pintu sebebas-bebasnya untuk bermaksiat. Maka dari itu perlu dijelaskan lagi oleh pemerintah agar tidak terjadi multitafsir secara luas di masyarakat.

“RUU PKS yang harusnya mengatur masyarakat Indonesia menjadi religius, malah akan menghilangkan itu semua. Indonesia sedang mengalami revakum terkait perbuatan prilaku kejahatan seksual,” ungkap Nurul.

Sementara itu, pemateri kedua yaitu Ayu Suandari Larasaty memaparkan mengapa RUU PKS perlu ditolak. Ia menjelaskan, RUU PKS perlu ditolak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, mengandung sejumlah frasa ambigu, membuat sistem peradilan yang keliru, menyuburkan perilaku penyimpangan seksual (LGBT, perzinaan, seks bebas dan lain sebagainya), mengabaikan konteks seksualitas di masyarakat dan menghalangi penegakan hukum atas kejahatan seksual.

“Bangsa kita yang telah memiliki norma agama dan sosial menjadi titik tolak dalam menanggapi kekerasan seksual ini. Karena apapun aktivitas seksual yang bernilai dosa, tentu tidak boleh dilakukan, hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 RUU PKS,” kata Ayu.

Kemudian di akhir diskusi, Ayu menegaskan bahwa menolak RUU PKS tidak sama sekali bermaksud sepakat dengan kekerasan atau kejahatan seksual. “Yang selalu saya tanamkan adalah, jangan sampai kita salah kaprah bahwa dengan menolak RUU PKS ini bukan menjadikan kita sepakat terhadap kejahatan seksual. Jangan terjebak dengan pragmatisme masyarakat, karena sebagai mahasiswa kita berhak memilih dan menyatakan pendapat. Akan tetapi sebelum kita menyatakan menolak atau mendukung, kita harus paham terlebih dahulu apa yang sedang kita perjuangkan itu dalam kebenaran atau tidak. Jadikan ini sebagai upaya kita untuk melindungi generasi di masa depan yang sama halnya dengan melindungi diri kita dari dampak RUU PKS ini,” tutup Ayu. (AHA)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemenppKLB #PressRelease #RUUPKS #GagalkanRUUPKS