[PRESS RELEASE : Menguak Kejelasan Blok Rokan Melalui Majelis Reboan]

Pekanbaru, (04/02/21) – Transisi Blok Rokan dari Chevron Pasivic Indonesia ke Pertamina masih terus berlanjut hingga Agustus 2021 mendatang. Dalam rangka membahas perkembangan dari transisi Blok Rokan, Kementerian Sosial dan Politik BEM UNRI telah melaksanakan Majelis Reboan dengan tema “Menguak Kejelasan Blok Rokan” pada Rabu (3/1) via Google Meet. Diskusi dimulai pada pukul 16.20 WIB dengan menghadirkan Marwan Batubara selaku Politikus Indonesia sebagai pemantiknya.

Marwan memaparkan hal-hal yang menjadi konsen dan harus diperhatikan selama masa transisi Blok Rokan, yang pertama tentang pelanggaran konstitusi. Pemerintah telah membayar signature bonus kepada Chevron sebesar 11 triliyun dan harus dibayar diawal sejak akhir 2018 lalu. Pasalnya, konstitusi yang mengatur Blok Rokan adalah hak BUMN untuk mengelolanya, tanpa harus memberikan signature bonus ke Chevron.

“Jangan takut digugat asing sehingga penyerahan Blok Rokan harus ada signature bonus yang harus dibayar dimuka. Ini negara kita, jadi jika asing ingin berbisnis dengan kita maka harus ikut aturan kita,” ujar Marwan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, perusahaan yang akan menyelesaikan kontraknya diwajibkan untuk meningkatkan produksi. Dalam kasus Blok Rokan jika ada pengeboran sumur baru dan investasi lainnya maka akan diganti oleh pemerintah sebagai operator baru. Namun, realitanya 2 tahun terakhir ini Chevron tidak menjalankan aturan untuk menjaga produksi. Hal ini juga didukung dengan ketidaktegaskan pemerintah dalam menekan Chevron untuk tetap menjaga produksi minyak.

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan Enchanced Oil Recovery (EOR) atau pengurasan minyak tahap lanjut dibutuhkan untuk menjaga lifting dan meningkatkan produksi minyak ke sumur-sumur yang produksinya menurun. Tetapi hingga saat ini Chevron tidak berkenan untuk menyerahkan formulanya kepada Pertamina, padahal EOR ini sudah masuk ke dalam tahap cost recovery.

“Regulasi dibuat untuk menjaga lifting agar tidak turun. Disini pemerintah juga terkesan lamban, mengapa tidak mengantisipasi dari awal, jika EOR masuk ke dalam cost recovery maka ESDM, SKK Migas dan pemerintah berhak mengetahui formula EOR dan memproduksinya bersama,” tutur Marwan.

Terkait dana kompensasi cadangan untuk blok yang sudah selesai, Marwan juga menegaskan hal ini harus dilakukan secara jelas dan transparan. “Karna kita tidak ingin ini menjadi ladang penguasa untuk melakukan tindak korupsi,” imbuhnya.

Dalam sesi tanya jawab, Marwan menyampaikan bahwa Participating Interest (PI) 10% yang ditetapkan sudah jelas aturan dan rujukannya. Jika ingin PI tersebut ditambah, berarti suntikan modal juga harus sesuai dengan porsi sahamnya. “Jika pengelolaannya sudah jelas dan transparan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas Marwan.

Di akhir diskusi, Marwan kembali menegaskan untuk terus mengawasi hal-hal yang menjadi fokus selama masa transisi Blok Rokan agar kedepannya kejadian yang merugikan negara dan Pertamina tidak terulang lagi. (TNS)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah
#KLBMembara #KemensospolKLB #PressRelease #TransisiBlokRokan