[PRESS RELEASE : Silang Sengkarut Karhutla dan Penegakan Hukumnya]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (19/03/2021) – Kementerian Sosial Politik BEM UNRI telah menggelar Majelis Reboan dengan tajuk “Silang Sengkarut Karhutla dan Penegakan Hukumnya” pada Rabu (17/03) pukul 14.00 WIB. Diskusi ini dilaksanakan secara online melalui pranala zoom meeting dengan menghadirkan Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) yakni Okto Yugo sebagai pembicara.

Diawal materi, Okto menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau pada tahun 2015 dan 2019. Pada Karhutla 2015 lalu, Presiden Jokowi mengatakan Karhutla terjadi karena adanya perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman monokultur. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meninjau kembali perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan permasalahan ekosistem yang serius.

Sedangkan pada tahun 2019, Presiden Jokowi beranggapan bahwa Karhutla adalah tindakan yang disengaja dan terorganisir oleh pihak-pihak yang melakukan kebakaran hutan secara besar untuk suatu kepentingan, dan saat itu pemerintah mengatakan sudah menangani kasus ini. Namun, menurut Jikalahari, penanganan pemerintah daerah terhadap Karhutla di Riau tahun 2015 dan 2019 tidak serius dan cenderung lamban, terutama dalam menemukan tersangka korporat dan menyelamatkan warga terdampak.

“Harusnya pemerintah belajar dari bencana asap tahun 2015 agar lebih siap siaga menangani Karhutla pada tahun 2019. Ternyata 2019 sama aja dan ini tergantung bagaimana tindakan kita setelah bencana asap ini usai, apakah akan diam saja atau justru tetap mengawal para tersangka korporat,” ujar Okto.

Lebih lanjut, Okto menjelaskan bahwa tanggung jawab Karhutla ini tidak hanya bergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan, karena Karhutla terjadi di kawasan hutan dan lahan. “Kalau kita mau beri masukan atau kritik bisa juga diarahkan ke mereka. Misalnya Hak Guna Usaha (HGU), itu melibatkan ATR, tapi selama ini kita lupa untuk menyampaikan masukan ke ATR/BPN, walaupun kritik ke LHK tetap jalan,” tambahnya.

Berdasarkan data Jikalahari, tingginya deforestasi (penebangan hutan) setiap tahunnya juga berhubungan dengan seiring masuknya izin perusahaan-perusahan besar secara masif. Dalam hal ini Okto menjelaskan pentingnya peranan penegakan hukum dan sanksi untuk memberikan efek jera kepada korporasi serta akan menurunkan resiko Karhutla. Sejak 2016 hingga 2018, Jikalahari telah melaporkan 140 korporasi untuk diberikan tindak lanjut penegakan hukum. Kemudian pada 2019, KLHK berhasil menyegel 10 konsesi perusahaan yang terlibat Karhutla. Terakhir, Okto menyampaikan bahwa beberapa perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sangat kuat pengaruhnya terhadap penegakan hukum. “Sampai kini HTI belum ada yang naik ke persidangan, bukan hanya terkait masalah Karhutla, bahkan masalah Illegal Loging,” pungkas Okto. (AHA)
——-
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemensospolKLB #PressRelease #MajelisReboan #KarhutlaRiau