[PRESS RELEASE: UU Cipta Kerja, Rakyat Sengsara]

Hai, Pejuang Membara!

Pekanbaru, (25/04/2021) – Kementrian Sosial dan Politik (Kemensospol) BEM UNRI telah menggelar Ruang Dialektika dengan tajuk “Kesejahteraan Buruh dalam Kungkungan Omnibuslaw” pada Sabtu (24/04) lalu pukul 13.30 WIB. Diskusi ini dilaksanakan secara online melalui pranala Google Meeting dengan menghadirkan pemateri yang luar biasa yaitu H. Hamdani, SH selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia.

Pada penyampaian materi, Hamdani menjelaskan UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja bertujuan bukan untuk melindungi kepentingan para buruh, tetapi demi kepentingan investor (investasi). Menurutnya, beberapa konfederasi menolak UU Ciptaker karena banyak merugikan buruh dan dalam pembahasannya pun tidak ada mengajak serta buruh sebagai objek dalam UU ini. “Selain itu, draf UU Cipta Kerja juga selalu berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan bagi banyak pihak,” ujarnya.

Selanjutnya Hamdani menyampaikan perihal beberapa turunan UU Cipta Kerja yakni PP No. 34-37. Didalam PP ini terdapat pasal yang bertentangan dengan pasal UU 13 tahun 2003 tentang ketenegakerjaan. Contohnya mengenai syarat dan ketentuan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang didalam UU Cipta Kerja semakin bebas dan terkesan kurang terkendali.

Hamdani juga menambahkan mengenai sistem pembayaran THR tahun 2021 ini masih belum diketahui dengan jelas kondisinya. Produksi perusahaan tetap berjalan lancar, tetapi THR nya tetap ditahan-tahan. “Hal ini memberikan kesan bahwa Negara sudah lepas tangan terhadap rakyatnya. Hubungan kerja ini sebaiknya dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga menjadi UU yang lebih tinggi bagi perusahaan dan pekerja, ” ujarnya.

Mengenai pengelolaan komoditi sawit di Riau, menurut Hamdani seharusnya saat ini kita bisa mengolah 48 turunan sawit, bukan hanya mengirimkan minyak mentah nya saja karena keuntungannya pasti akan jauh lebih besar. Selain itu, kondisi para buruh sawit saat ini pun sangatlah memperihatinkan, terutama mengenai pekerjaan yang tidak safety dan tidak adanya asuransi/BPJS sebagai jaminan keselamatan bagi mereka. “Ketika bekerja, jika terjadi masalah maka yang akan disalahkan adalah buruhnya bukan manajemen nya. Saya juga merekrut para buruh sawit yang belum berserikat sehingga mereka dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan,” tambahnya.

Diakhir diskusi Hamdani menyimpulkan UU ini hanya merupakan UU fatamorgana, hanya sekedar omong kosong belaka. Setelah dibandingkan antara UU 13 tahun 2003 dengan UU Omnibuslaw, banyak hak-hak buruh yang dikebiri oleh Negara. “Mengkritisi untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Dimanapun pelajar dan mahasiswa berada, mereka adalah penggerak perubahan. Mahasiswa haruslah tetap idealis, ditanamkan didalam hati, untuk berjuang memajukan bangsa kita. Kita berharap agar kedepannya kolaborasi antara mahasiswa dan buruh dapat tetap dijaga dengan baik,” tutupnya. (RF/MAH)
______________
BEM UNRI 2021 Kabinet Lentera Bertuah
Presma : Nofrian Fadil Akbar
Wapresma : Fitrah Agra Nugraha
.
#BEMUNRI #KabinetLenteraBertuah #KLBMembara #KemensospolKLB #PressRelease #RuangDialektika #BuruhIndonesia #Omnibuslaw