Covid-19 Buat Semua Down, BEM UNRI Tuntut Perbaiki Sistem Kuliah Daring, Beri Bantuan Kuota Internet, dan Keringanan UKT pada Pihak UNRI

Pekanbaru (05/04/2020) – Pasca rapat DPH Pimpinan UNRI yang dilakukan pada Kamis (26/03/20) lalu, BEM UNRI melalui Kemenhadkesma melakukan follow up terhadap hasil rapat DPH tersebut. Menanyakan apa bentuk produk kebijakan sebagai tindak lanjut dari rapat DPH yang telah dilakukan dengan menghubungi Kepala BAK UR, Azhar Kasymi., SH melalui telepon pada Jumat (27/03/20) lalu.

Ramadhana Ari selaku Menhadkesma menyampaikan kepada Kepala BAK UR bahwa, “Banyak masalah dalam pelaksanaan kuliah daring. Dimana belum terdapat SOP kuliah daring, Dosen yang terlalu banyak memberi tugas bahkan tanpa menjelaskan materi terlebih dahulu. Jenis platform yang digunakan, serta meminta kejelasan pelaksanaan sempro/ ujian skripsi ditengah pandemi Covid-19. Sebab ada Fakultas yang sudah mengeluarkan surat edaran Dekan untuk menutup sementara waktu pelaksanaan sempro dan ujian skripsi,” ungkapnya.

Azhar Kasymi., S.H mengatakan, “Bahwasanya tindak lanjut dari rapat DPH ialah Surat dari Rektor untuk seluruh Fakultas se-UNRI, dan Senin (30/03/20) kemungkinan suratnya sudah disebarkan,” tutur Kepala BAK.

Memfollow up kembali tindak lanjut rapat DPH dan juga menyampaikan beberapa hal lainnya, pada hari Senin (30/03/20) lalu. BEM UNRI melalui Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa dan Ramadhana Ari selaku Menhadkesma serta Ervino Kurnia selaku Ketua Komisi IV DPM UNRI menjumpai Prof. Dr. Iwantono, M.Phil selaku Wakil Rektor III sebagai Perwakilan Pimpinan UNRI diruangannya. Menyampaikan sejumlah aspirasi mahasiswa berdasarkan hasil kuesioner online dan diskusi online Forum Advokasi se-UNRI, yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berikut beberapa aspirasi yang telah disampaikan:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

  1. Kuliah Daring; Jadwal kuliah daring harus jelas, mengikuti KRS mahasiswa. Dosen tidak lagi memberikan banyak tugas yang membebani mahasiswa, dan harus memberikan penjelasan materi ajar kepada mahasiswa. Pilihan platform yang digunakan agar lebih baik, dan tidak menyulitkan mahasiswa. Semua itu harus jelas dan diatur melalui SOP kuliah online.
    BEM UNRI menawarkan agar Universitas Riau membuat platform resmi tersendiri. Namun, hal tersebut tidak disanggupi oleh Pimpinan UNRI, dengan alasan biayanya besar dan memakan waktu yang cukup panjang dengan kondisi masalah hari ini.
    Wakil Rektor III menanggapi bahwa, “Untuk kuliah online platform yang digunakan ialah Google Classroom, yang dianggap lebih memudahkan mahasiswa, tidak memakan banyak kuota internet dan kapasitas aplikasinya lebih ringan dibanding Zoom Meeting, Teleconference, dan lainnya. Selain itu, kita sudah menyampaikan kepada dosen agar tidak membebani mahasiswa dengan tugas,” jawabnya.
  2. Mekanisme UTS/UAS secara online harus jelas.
  3. Bimbingan TA harus tetap berjalan, Dosen pembimbing harus bersedia, dan menerima bimbingan secara online, atau tatap muka jika memungkinkan.
  4. Seminar Proposal dan Ujian Skripsi harus tetap diadakan, dan jika harus online maka mekanismenya harus diatur secara jelas di setiap Fakultas.
    BEM UNRI menawarkan untuk Seminar Proposal dan Ujian Skripsi agar dapat dilakukan secara tatap muka, dengan syarat cukup mahasiswa, pembimbing dan penguji saja dalam ruangan tersebut. Memakai masker, ruangan di sterilkan, dan dengan jarak fisik yang diatur. Namun, hal tersebut tidak disetujui oleh pimpinan UNRI.
    Wakil Rektor III mengatakan bahwa, “Seminar dan ujian skripsi akan tetap ada, untuk Fakultas yang membuat kebijakan sendiri terkait itu sudah kita tegur dan nantinya harus mengikuti sesuai arahan rapat DPH kemarin. Untuk seminar atau skripsi platformnya Zoom Meeting atau Video Conference, selebihnya kebijakan itu diserahkan ke fakultas masing-masing,” jelasnya.
    BEM UNRI juga meminta terkait mahasiswa yang memakai laboratorium untuk penelitiannya agar diperbolehkan. Hal tersebut ditanggapi Wakil Rektor III bahwa yang menggunakan laboratorium tetap bisa, dengan izin dari pihak Fakultas/Jurusan, dan jumlah orang dalam laboratorium tidak boleh terlalu banyak. Kecuali praktikum, itu akan diganti dengan tugas yang ditentukan oleh Prodi/Jurusan masing-masing.
    “Untuk tindak lanjut rapat DPH kemarin, produk kebijakannya merupakan surat dari rektor untuk seluruh Fakultas, dan beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya, telah disebutkan dalam surat tersebut.” pungkas Wakil Rektor III UNRI.

Surat tersebut ialah surat nomor B/1322/UN19/TU.00/2020 ditandatangani Rektor. Tertanggal 27 Maret 2020, dan pengakuan dari Wakil Rektor III surat tersebut baru akan disebarkan pada hari Senin (30/03/20) tersebut, tepat bersamaan saat pertemuan dengan BEM UNRI yang sedang memfollow up tindak lanjut rapat DPH pimpinan UNRI.

BEM UNRI juga mempertegas kembali agar kebijakan tersebut dilaksanakan di tiap Fakultas dengan baik, dan hal-hal yang belum tercantum dalam surat tersebut agar dikomunikasikan juga ke seluruh Fakultas, mengingat beberapa hal diatur dan diserahkan ke Fakultas masing-masing. Kemudian meminta agar pihak UNRI, melalui forum-forum yang ada, memahamkan para Dosen terkait pelaksanaan kuliah online. Sebab, laporan dari banyak mahasiswa, dan pengakuan beberapa Dosen, bahwa Dosen tidak mengerti atau kebingungan dalam pelaksanaan kuliah online. Hal ini tentunya berdampak pada hak pelayanan akademik yang seharusnya didapatkan mahasiswa secara maksimal.
Selanjutnya, dikarenakan saat ini kuliah online maka biaya operasional pelaksanaan kuliah sebagaimana biasanya, tentu akan hemat. Apalagi kuliah online ini, untuk biaya konsumsi paket internet meningkat dari biasanya dan mahasiswa menanggungnya sendiri, ditengah kesulitan ekonomi saat ini sebab banyak keluarga yang tidak bekerja sementara waktu karena dampak wabah corona.

Maka, BEM UNRI untuk kesekian kalinya, meminta agar UNRI memberikan bantuan kuota internet bagi mahasiswa guna menunjang proses kuliah online. Selain itu, memberi keringanan UKT 50% untuk semester selanjutnya. Sebab, BEM UNRI dan mahasiswa menilai UKT semester ini tidak terpakai maksimal alias lebih hemat untuk biaya operasional kuliah, karena kuliah dilakukan secara online.

Namun, hal tersebut disanggah oleh Wakil Rektor III dengan alasan tidak dapat dilakukan. Sebab UNRI PTN BLU (Badan Layanan Umum) yang pengelolaan anggarannya terikat peraturan Kementerian Keuangan RI. Kalau UNRI melakukan pengeluaran untuk biaya internet bagi seluruh mahasiswa dalam jumlah besar, hal itu akan diperiksa oleh Kemenkeu nantinya. Apalagi dasar hukum memberi bantuan semacam itu kita tidak ada.

BEM UNRI menjelaskan bahwa dasar hukumnya ialah Permenristekdikti nomor 39 Tahun 2017 Tentang UKT dan BKT.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pasal 5 Ayat 2: “…. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT dapat diatur oleh Pemimpin PTN.” ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Selain itu, Pasal 7 Ayat 2: “PTN dapat memberikan fasilitas biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu” dan Ayat 3: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur oleh pemimpin PTN masing-masing.”

Hal tersebut dapat jadi landasan untuk memberi keringanan UKT dan memberi bantuan kuota internet, sebab diserahkan kepada pimpinan PTN untuk mengaturnya. Namun, Wakil Rektor III terus mengelak dengan mengatakan bahwa landasannya tidak cukup kuat.

Selanjutnya, pada Selasa (31/03/20) lalu, BEM UNRI melalui Menhadkesma menghubungi Prof. Dr. Sujianto, M.Si selaku Wakil Rektor II UNRI melalui chatting WhatsApp, dengan mengirimkan Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020, surat tersebut sebagian isinya ialah agar PTN memberi bantuan kepada mahasiswa dalam bentuk subsidi pulsa/kuota pembejalaran daring atas penghematan biaya operasional yang didapat selama dilakukan pembelajaran daring.

Dalam chatting WA tersebut Menhadkesma BEM UR mengatakan, inti maknanya adalah “….kebijakan Pemerintah RI melalui surat Dirjen Dikti tersebut dapat menjadi landasan kebijakan UNRI.”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Namun, Wakil Rektor II UR mengelak dengan mengatakan, “…surat dirjen itu belum memberikan juklak dan juknis, bagaimana cara dan aturan pengambilan anggaran tersebut. Sebab yang berkaitan dengan anggaran dan tarif anggaran itu berada pada ranahnya Kemenkeu,” terangnya melalui chat Whats up kala itu.

Menhadkesma lantas menegaskan, “Pimpinan UNRI harusnya pro aktif memberi kemudahan bagi mahasiswa, dan tidak hanya menunggu saja. Justru tugas tiap kampus untuk berkoordinasi sama Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenkeu.” Kembali Wakil Rektor II berdalih dengan mengatakan, “Kecuali ada instruksi dari Presiden yg memerintahkan untuk memberi subsidi atau kuota bagi mahasiswa,”

Lalu ditanggapi oleh Menhadkesma BEM UNRI, “Dirjen DIKTI Kemendikbud RI adalah perwakilan Pemerintah RI dalam hal ini perpanjangan tangan Presiden RI untuk mengurusi urusan pendidikan tinggi. Tidak semua itu harus berbunyi Instruksi Presiden pak. Kalau gitu buat apa ada kementerian?,” tegas Ari melalui chat tersebut.

Kemudian, Menhadkesma BEM UNRI meminta agar bisa bertemu langsung dengan Wakil Rektor II membahas hal ini. Namun, Wakil Rektor II tidak berkenan, dan mengatakan, “Sama saja, sekarang kita disuruh jaga jarak,” jelasnya.

BEM UNRI akan terus upayakan hal ini, sampai benar-benar lahir kebijakan UNRI yang mau membantu meringankan mahasiswa.(RA)

? Narahubung :
Ramadhana Ari Pratamas Bangun
(Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa)
? 0852 6321 8290

Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemenhadkesma
#AdvokasiKuliahDaring #AdvokasiKeringananUKT #BantuanKuotaInternetGratis #MahasiswaUNRI
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020