[BEM UNRI | RILIS AKSI KE DPRD PROVINSI RIAU]
.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●.
“Menanggapi PSBB Riau Yang Belum Maksimal, Persoalan Karhutla dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja, BEM UNRI Adakan Aksi Ke DPRD Riau”
.
Pekanbaru (18/05/2020) – Krukutnya banyak masalah ditengah pandemi Covid-19, seperti kebijakan PSBB Riau yang hingga saat ini menampakkan hasil maksimal, transparasi anggaran, dan tidak jelasnya bantuan kepada masyarakat. Dapat kita lihat pemerintah PSBB Kota Pekanbaru yang masih belum sigap dalam melakukan tindakan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak PSBB, masih banyak pendataan yang belum maksimal dan tepat sasaran serta masalah KARHUTLA yang kini tengah terlupakan oleh pemerintah, hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja yang dapat mencelakakan lingkungan hidup membuat BEM UNRI angkat bicara dan melakukan aksi ke Kantor DPRD Riau pada pukul 08.30 WIB (18/05/2020). Agenda ini dihadiri oleh beberapa perwakilan BEM Unri dengan membawa papan bunga yang bertuliskan ” Salam takziah dari kami selepas matinya peduli akan kebimbangan rakyat oleh Jokowi, DPR RI & DPRD Riau yang pekak sama tak mendengar keresahan rakyat akan kondisi yang ade saat ini “. Dalam aksi tersebut, Syafrul Ardi selaku Presma BEM Unri dan Juni Mensospol Koordinator dalam Aksi tersebut menyatakan suara rakyat yang terkait kebijakan pemerintah. “Saat ini kebijakan yang diambil oleh para perwakilan rakyat dan juga Presiden Jokowi telah melukai hati rakyat. Bagaimana tidak? di tengah pandemi Corona seperti ini tentu rakyat sudah susah, Jokowi malah mengeluarkan kebijakan yang makin mensusahkan rakyat, ini kebijakan yang sangat melukai hati rakyat, “kata Syafrul saat aksi. DPR RI yang janji akan fokus terhadap wabah COVID 19 ini, alih-alih mengesahkan UU disaat pandemi ini, membuat rakyat kecewa akan hal tersebut.

Selain itu, Syafrul juga mengungkapkan keresahan rakyat atas keputusan DPR, “Begitupun dengan DPR yang kini telah berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, telah mengesahkan RUU yang kontroversial termasuk UU Minerba baru disahkan,” jelasnya.

“Begitupun dengan DPR yang kini telah berubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, telah mengesahkan RUU yang kontroversial termasuk UU Minerba baru disahkan,” jelasnya. “Melalui perwakilan rakyat kita yakni DPRD Riau untuk memenuhi permintaan ini, karena ini juga berkaitan dengan Riau ke lapangan,” sambungnya.
Tidak hanya itu, PSBB yang masih dilaksanakan di Pekanbaru juga sangat mengecewakan. Syafrul mengatakan bahwa PSBB Pekanbaru masih banyak yang tidak sampai sasaran, bahkan baru-baru ini, pembagian sembako yang di tolak rakyat, karna sistem pendataan yang tidak valid bahkan dalam PSBB mampu mencopy secara terang-terangan dari PSBB jakarta. “Nah, kalau PSBB pekanbaru menjadi contoh PSBB Riau maka harus di kaji ulang dan transparasi anggaran serta pendataan masyarakat yang tepat. Selain itu perlu memperhatikan implementasi di lapangan di Riau serta pengawasan terhadap PSBB yang dilakukan di Riau”, terang Syafrul.
Permasalahan lainnya adalah Omnibuslaw Cipta Kerja, BEM Unri selaku Korsu Lingkungan BEM SI menolak terang-terangan agar RUU ini tidak disahkan. “Kita tidak mau dan tidak akan sudi ketika RUU Omnibuslaw cipta kerja ini disahkan disaat pandemi ini. Karna ada 1000 pasal lebih yang harus dikaji, agar tidak multitafsir. Bem UNRI sebagai Korsu Lingkungan Bem SI, maka terkait lingkungan memang harus dikaji lagi, ada beberapa pasal yang harus dikaji, kita tidak mau UU Minerba yang disahkan pada saat pandemi ini, jangan sampai RUU OMNIBUSLAW disahkan saat pandemi ini “.
Tak lupa kita menyampaikan terkait Karhutla, jangan sampai kita lupa akan permasalahan yang sudah mengakar sejak lama, kita tidak mau korporasi mengambil keuntungan atas pandemi ini kita meminta maaf untuk mengkawal Karhutla di Riau, karna kita akan memasuki musim kemarau, kita harus ingat Riau masih berada di wilayah titik api di Indonesia.
Setelah penyampaian orasi dan aksi pencerdasan selama 3 jam lebih di depan Kantor DPRD. Sempat terjadi berita, ketika BEM Unri ingin memperbarui papan bunga dan karton propaganda, akhirnya kita bisa memenuhi papan bunga tersebut.
Pihak BEM UNRI akhirnya dapat melakukan audiensi bersama ketua DPRD Provinsi Riau

ketua DPRD Provinsi Riau pada 10.45 WIB (18/05/2020).
Saat audiensi BEM UNRI menantang DPRD Riau untuk mengeluarkan surat penolakan terhadap Omnibuslaw ini. “Kita harap bukan hanya rakyat Riau yang hanya menolak Omnibuslaw, namun seharusnya pemerintah Riau juga demikian. Lingkungan ini adalah warisan untuk anak cucu kita, tidak mungkin hanya tersisa tanah yang gersang. Karena Riau yang hanya tinggal di tanah yang gambut”, jelas Syafrul. Selain itu, BEM Unri juga menanyakan terkait PSBB yang sangat mengecewakan masyarakat. Kami mengharapkan aksi nyata dari DPRD Riau.
Menanggapi pernyataan dari BEM Unri, Ketua DPRD Riau H. Indra Gunawan Eet, pHD mengapresiasi semangat mahasiswa. “Masukan dari mahasiswa ini akan kami tindak lanjuti kembali semampu kami. Termasuk BPJS ini yang terjadi kenaikan kembali, kemudian PSBB yang harus dikawal terutama proses penganggarannya”, ujar pak Eet.
Kegiatan aksi berakhir secara damai. DPRD menerima seluruh seruan aksi dari mahasiswa dan siap kawal Karhutla Riau. (AZ)
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #KemenSospol #RilisKSI #TolakOmnibuslaw #PSBBRIAU #KARHUTLA #KorsuLingkungan
____________________________________
Presiden Mahasiswa: Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa: Abdul Hamid
——————————————– ————-
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020