Adakan Forum Advokasi Online, BEM UNRI Bahas Masalah Akademik Kampus Sebagai Dampak Wabah Covid-19
Pekanbaru (31/03/2020) – Ditengah pandemi Covid-19 yang kini sudah masuk ke Indonesia termasuk di Provinsi Riau, akibatnya banyak sekolah-sekolah maupun Universitas yang diliburkan, dan proses belajar mengajar dilakukan dengan jarak jauh dengan media online. Hal ini membuat pimpinan Universitas Riau (UNRI) menyusun banyak kebijakan-kebijakan baru selama pandemi Covid-19 untuk mencegah penyebaran, namun kebijakan-kebijakan tersebut justru membuat banyak kegelisahan dikalangan Mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, BEM UNRI melalui Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa mengadakan Forum Advokasi Armada Biru Langit ke-9 secara Online pada hari Jum’at hingga Minggu (27-29/03/2020) lalu.
Bertindak sebagai moderator, yaitu Sri Agustina, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Ramadhana Ari. Kemudian disambung oleh Dirjen Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Dedi Arisandi sebagai pemandu diskusi. Tidak selesai dalam satu kali diskusi, Forum Advokasi Armada Biru Langit ke-9 dilakukan dalam tiga jilid diskusi untuk merampungkan permasalahan yang ada. Forum ini diikuti oleh 49 lembaga mahasiswa dari 58 lembaga yang ada merujuk pada absen online yang telah dilist oleh Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRI.
Diskusi dimulai dengan penyampaian keluh kesah dan aspirasi seluruh Mahasiswa terkait kebijakan baru dari pihak UNRI selama pandemi Covid-19, kemudian dirangkum dalam beberapa point.
Permasalahan pertama terkait sistem pelajaran yang kini dilakukan secara Online demi mencegah penyebaran Covid-19 di UNRI khususnya. Kuliah online yang dilakukan dinilai tidak efektif. Karena dosen yang seharusnya memberikan penjelasan terkait materi perkuliahan, tetapi lebih banyak memberi tugas-tugas kepada mahasiswa, sementara materi kuliah tidak begitu dijelaskan. Tidak hanya itu, platform yang digunakan untuk melakukan kuliah online dirasa kurang maksimal dan jadwal kuliah online yang tidak menentu.
Mahasiswa juga menuntut kejelasan bagaimana mekanisme UAS, UTS, Tugas Akhir, Seminar Hasil, Seminar Proposal, dan Ujian Komprehensif yang dilakukan secara online. Banyak Mahasiswa yang mengeluh karena bimbingan tertunda dan sulitnya melakukan bimbingan secara online.
Salah satu opsi yang ditawarkan mengenai kuliah online, yaitu diharapkan mekanismenya setelah ini menggunakan video tutor berisi penjelasan materi dan dapat diakses mahasiswa kapan saja. Namun permasalahannya, hal tersebut tentu akan menghabiskan banyak kuota internet dan kapasitas ponsel yang terbatas. Adapun solusi berikutnya, yaitu mengirim materi yang setelah itu dijelaskan menggunakan voice note digrup yang telah dibuat. Diharapkan adanya aturan atau SOP yang jelas terkait kuliah online yang dilaksanakan, sehingga setiap dosen melakukan kuliah online sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. “Untuk masalah internal UNRI ditengah corona ini, memang saat ini solusinya harus dilakukan online agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Target kita, harus adanya SOP kuliah online yang jelas, karena saat ini UNRI belum memiliki itu. Platform yg digunakan harus yang bagus, seperti aplikasi Zoom ataupun Teleconference, yang sepertinya akan lebih efektif di banding platform lainnya” jelas, Ramadhana Ari selaku Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa.
Sementara untuk bimbingan Tugas Akhir harus tetap dilaksanakan secara online, dan dipertegas sehingga tidak ada dosen yang menunda bimbingan dengan alasan adanya pandemi Covid-19. Jika ditunda, maka itu akan merugikan mahasiswa dengan tertundanya kelulusan, yang akhirnya membuat mahasiswa harus membayar UKT semester berikutnya. Selanjutnya diharapkan setiap kelembagaan tingkat fakultas untuk segera memfollow up ke fakultas masing-masing nengenai platform yang digunakan dan edaran resmi pimpinan fakultas masing-masing, sebab beberapa hal akan diserahkan kepada fakultas untuk pengaturannya dan memastikan tidak adanya penolakan bimbingan Tugas Akhir. “Untuk ujian skripsi dan seminar proposal, kita akan tawarkan apakah ujian itu bisa dilakukan tatap muka langsung, dengan ketentuan cukup mahasiswa dan penguji saja, tidak perlu ada mahasiswa lainnya sebagai penonton. Ruang tempat ujian di sterilkan dengan desinfektan, memakai masker dan menjaga jarak fisik. Jika tidak di setujui, dan harus online, kita minta kejelasan mekanisme ujian online itu seperti apa” jelas Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Ramadhana Ari.
Penggunaan Laboratorium sendiri tambahan Ari, akan dilakukan diskusi lebih lanjut supaya tetap bisa digunakan “Untuk penggunaan laboratorium, kita akan coba diskusikan dengan pihak kampus, apakah bisa tetap ngelab dengan ketentuan lab sudah di sterilkan dengan desinfektan, dan mahasiswa memakai atribut lab yang lengkap” ungkapnya.
Permasalahan kedua terkait Kuliah Kerja Nyata ini dikhawatirkan banyak Mahasiswa yang tidak ingin mendaftar karena dirasa berbahaya dan tidak efektif karena alat pelindung yang kurang. “Saya rasa untuk KKN seperti ini sangat tidak efektif, kita lihat penyebaran Covid-19 semakin hari semakin merebak, kita bukan ahli medis, alat pelindung masih kekurangan, pelatihannya tidak ada dan pembekalan nya hanya dilaksanakan secara daring, ini akan sangat berbahaya” ungkap salah seorang peserta diskusi dari Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI), Muhammad Feri.
Dari diskusi terkait permasalahan KKN 2020, banyak yang menyarankan bahwa KKN 2020 diundur sampai situasi membaik supaya angkatan 2017 tetap bisa merasakan suasana KKN, bagaimana terjun langsung masyarakat walaupun resikonya waktu pelaksanaan hanya sebentar.
Permasalahan, ketiga mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), dikarenakan selama pandemi Covid-19 mahasiswa tidak menikmati fasilitas kampus dan pelayanan kampus secara langsung sejak ditetapkannya kuliah online. Oleh karenanya, mahasiswa menginginkan adanya keringanan UKT untuk semester depan atau memberikan kuota internet gratis kepada mahasiswa yang menjalankan kuliah online sebagai gantinya.
Oleh karenanya, beberapa opsi yang disampaikan yaitu, adanya subsidi kuota internet yang diberikan kepada mahasiwa seperti beberapa Universitas lainnya yang ada di Indonesa, dengan pemotongan biaya UKT semester depan sebanyak 50%. Hal ini sudah disampaikan Menhadkesma Ramadhana Ari kepada pimpinan UNRI melalui chat personal di Whatsapp, dan hal tersebut masih dibahas oleh pimpinan UNRI. Hal ini akan terus di Follow Up oleh BEM UNRI melalui Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa.
Hasil dari diskusi Forum Advokasi juga mengacu pada rangkuman aspirasi mahasiswa yang telah dilakukan melalui kuesioner online. Permasalahan ini akan ditindaklanjuti kepada pihak rektorat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, juga memastikan aspirasimahasiswa tersampaikan sehingga setiap kebijakan yang dibuat tidak merugikan Mahasiswa. (SZ)
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemenhadkesma#RilisKSI #ForumAdvokasike-9
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020