Halo Biru Langit!

Jelang Hari HAM Internasional, BEM UNRI Gelar Diskusi Penegakan HAM di Indonesia

Pekanbaru (11/12/2021) — Tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada Rabu (08/12), BEM UNRI melalui Kementerian Sosial Politik menggelar Majelis Reboan bertajuk “Penegakan Hukum dalam Kasus HAM di Indonesia”. Acara dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB melalui platform Zoom Meeting. Pada kesempatan ini, Zulwisman, SH.MH, Dosen Fakultas Hukum UNRI, hadir sebagai pengisi materi diskusi.

“Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ciri dari negara hukum itu adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Perwujudan itu diaktualisasikan oleh negara melalui UUD No 39 Tahun 1999,” tukas Zulwisman di awal sesi diskusi.

Pengelompokan bentuk pelanggaran HAM sendiri secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran yang berbahaya dan menyebabkan terancamnya nyawa manusia. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran yang tidak mengancam nyawa manusia namun dapat berbahaya apabila tidak ditangani.

Di Indonesia, penegakan HAM didukung secara langsung oleh adanya peradilan Hak Asasi Manusia dan KOMNAS HAM. Untuk pelanggaran HAM berat, baik itu genosida atau kejahatan kemanusiaan, peradilannya bergantung pada KOMNAS HAM dan Jaksa Agung.

“Sebenarnya pengaturan mengenai HAM dalam perundang-undangan Indonesia sudah sangat luar biasa. Untuk presentasi penegakannya sendiri, kembali ke UU No. 26 Tahun 2000 serta instrumen lainnya, seberapa jauh KOMNAS HAM dan kejaksaan mampu melakukan penegakan HAM. Kekurangan kita itu adalah bagaimana kemampuan negara dalam memberikan keadilan itu.”

Terkait dengan kendala penyelesaian pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat yang ditanyakan oleh salah satu peserta diskusi, Zulwisman menyampaikan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ialah para pelaku pelanggaran ini kebanyakan adalah negara, sehingga KOMNAS HAM yang berkewenangan mengusut mengalami kesulitan.

“Hukum itu sebenarnya pisau bermata dua, runcing ke atas dan ke bawah. Namun, di negara kita Indonesia ini, masalahnya hukum lebih runcing ke bawah,” ungkap Zulwisman.

Penegakan HAM bukannya suatu hal yang mustahil. Namun hal ini tentunya membutuhkan komitmen dari segala pihak untuk mengaktualisasikannya. Secara konstitusional, Indonesia sudah berkomitmen untuk menjadi sebuah negara hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Karenanya, koordinasi oleh seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, yang di dalamnya tentu juga termasuk pemerintah. (DAA)

Presiden Mahasiswa : Kaharuddin HSN DM
Wakil Presiden Mahasiswa : Razali

KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK

BEM UNRI 2021/2022
———————————————————
#BEMUNRI
#BeragamSeirama
#TransisiBiruLangit
#Kemensospol
#RilisMajelisReboan