Tuntutan akan permasalahan kebakaran hutan dan lahan akan terus disuarakan demi keadilan. Meski mendapatkan respon yang tidak mengenakkan, perjuangan menuntut keadilan akan terus digerakkan. Karena, setelah dipahami dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan. Memang, peran pemerintah untuk menuntaskan permasalahan hulu nya sangat diharapkan. Namun, sampai saat ini ketegasan ataupun kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi-korporasi. Justru mereka semakin nekat membakar hutan dan lahan secara besar-besaran.

.
Atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Riau dan kaum intelektual terkait kasus pembakaran hutan dan lahan di awal tahun 2019 hingga saat ini bahwa masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau. Sebagai Pimpinan tertinggi daerah Provinsi Riau dan punya wewenang, untuk itu kami Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau:
.
1. Menuntut pemerintah agar menerbitkan Undang-undang yang lebih ketat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Menuntut pemerintah untuk meninjau ulang izin-izin perkebunan yang potensial menyebabkan kebakaran.

3. Menuntut pemerintah mengumumkan secara publik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

4. Menuntut Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan mengenai ISPA di Rumah Sakit yang ada dan membuka posko kesehatan di daerah pemukiman warga yang berdekatan dengan titik api.

5. Menuntut pemerintah melakukan program strategis Restorasi Gambut.

6. Menuntut Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya KARLAHUT.

7. Menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan hulu dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di provinsi Riau.

8. Menuntut Gubernur Riau selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Riau bertindak tegas mencabut izin korporasi yang nakal, terutama korporasi yang membakar lahan dan tidak bertanggung jawab.
9. Menuntut Gubernur Riau melakukan gugatan terhadap korporasi pembakaran lahan yang izinnya berada di pusat agar segera ditindaklanjuti hingga dicabut izinnya.
.
10. Menuntut Kapolda Riau dan Pangdam agar mundur dari jabatannya atau dicopot jabatannya, karena telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan.
.
11. Menuntut pemerintah Pusat dan daerah memperhatikan wilayah hutan dan gambut yang ada di Riau terutama dalam masalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
.
12. Menuntut Gubernur Riau untuk mendeklarasikan “Riau Bebas Asap” atas dasar kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau.
.
13. Menyatakan Gubernur Riau telah gagal dalam memimpin Provinsi Riau karena tidak menyelesaikan program pertama 100 hari kerjanya.
.
14. Menuntut Gubernur Riau turun dari jabatannya jika masalah kebakaran hutan dan lahan masih terus ada di Provinsi Riau.
.
15. Menuntut Gubernur Riau menggunakan kewenangannya untuk menghalangi korporasi pembakaran lahan dan hutan saat ini.
.
16. Menuntut Gubernur Riau mendesak korporasi yang telah divonis bersalah agar segera membayar denda dan biaya ganti kerusakan lingkungan hidup dalam waktu 30 hari kerja.
.
17. Hentikan diskriminasi terhadap masyarakat bawah yang diduga sebagai pembakar lahan.
.
18. Menuntut Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan segala yang terkait untuk menyampaikan data, kebakaran hutan di Riau baik perusahaan pembuka lahan, peta kebakaran, peta perusahaan yang terbakar secara transparan dan terbuka kepada publik.
.
19. Menuntut Pemerintah daerah dan Pusat menetapkan daerah yang mengalami KARLAHUT seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan sebagai Bencana Nasional. .
Oleh karena itu, kami mengajak seluruh mahasiswa Universitas Riau untuk turut ikut andil dalam perjuangan membela hak-hak rakyat, khususnya di Riau ini.
.
Ayo, sama-sama kita beraksi pada:
? Hari, tanggal : Jumat, 20 September 2019
⏰ Waktu : Setelah Sholat Jumat
? Titik Kumpul : Mesjid Arfa’unnas UNRI
? Koordinator Lapangan :
• Laki-laki : Hafidz Wandrifo Indrikh
(0852 7299 5854)
• Perempuan : Risa Maryu
(0823 3595 2884)

Nb :

1. Massa aksi yang muslim disarankan untuk menjaga wudhu.
2. Massa aksi perempuan muslim disarankan untuk membawa mukenah atau pakaian yang memungkinkan untuk dipakai saat sholat.
3. Disarankan agar laki-laki dan perempuan tidak berboncengan untuk menjaga wudhu dan mengantisipasi hal-hal diluar dugaan.
.
“Pastikan kamu berada dalam barisan pergerakan membawa perubahan lebih baik ke depannya”
.
☎️ Narahubung :
>> Hafidz Wandrifo Indrikh (Menteri Lingkungan Hidup)
? 0852 7299 5854
.
Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !
.
#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemensospol #Kemenkominfo #SeruanAksiKSI #RiauDibakarBukanTerbakar
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019