Halo, Sahabat Kreators!

Pekanbaru (07/02/2021) – Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada Selasa, 18 Januari 2022, terjadi begitu banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun politikus. Keputusan pengesahan RUU ini dilaksanakan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI. Bukan hanya aspek lingkungan, secara anggaran dan dalam ranah hukum, urgensi dari pengesahan RUU IKN menjadi suatu tanda tanya.

Pada Jumat (28/01), Kementerian Sosial Politik BEM UNRI menggelar agenda Ruang Dialektika yang menjadi wadah diskusi bertemakan “Polemik UU IKN, Megaproyek Nusantara”. Dalam kesempatan ini, turut hadir Suryadi Jaya Purnama, ST., salah satu anggota DPR-RI. Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dilaksanakan secara virtual menggunakan platform Zoom Meeting.

Undang-undang merupakan peraturan di bawah konstitusi yang disahkan melalui kesepakatan antara DPR, Presiden, serta pemerintah. Suryadi menjelaskan bahwa undang-undang dibuat melalui pertimbangan dua hal mendasar, yakni aspek formil atau prosedur, yang menjamin legalitas suatu produk hukum, dan aspek materiil atau substansi dari undang-undang tersebut. Kemudian, aspek terakhir yang menjadi aspek tambahan ialah aspek legitimasi atau pengakuan dari masyarakat.

“Aspek mendasar ini tidak dapat dipisahkan. Karena jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan ada peluang bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan. Walaupun sah, nantinya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ungkap Suryadi lebih lanjut.

Secara formil, rencana pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali disampaikan oleh Presiden secara lisan pada 2019. Pada akhir 2021, Presiden mengajukan secara resmi naskah akademik atau batang tubuh RUU IKN. Pengesahan RUU ini sendiri lebih terkesan terburu-buru. Hingga selesai sidang paripurna, naskah akhir hasil pembahasan UU IKN oleh panitia khusus belum dibagikan, bahkan kepada anggota DPR yang ikut bersidang. Tentunya, dikhawatirkan terdapat perubahan-perubahan yang tidak diketahui pada saat UU ini sudah ditetapkan.

Aspek legitimasi UU IKN juga sangatlah lemah. Suryadi memaparkan bahwa Ibu Kota Negara bagi masyarakat Indonesia bukanlah hanya suatu tempat yang dipilih begitu saja. Pemilihan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara didasarkan pada sejarah perjuangan yang erat dengan kemerdekaan Indonesia. Jakarta tempat di mana berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda, dan peristiwa penting lainnya. Pemilihan Jakarta secara tidak langsung adalah kesepakatan bersama para pahlawan dan tokoh pendiri bangsa-bangsa di masa itu. Dikhawatirkan, pemindahan Ibu Kota Negara ini nantinya akan berujung pada rusaknya simpul ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak melalui persetujuan masyarakat dan diskusi bersama para pewaris raja-raja serta kesultanan di Indonesia.

Suryadi membagi substansi pemindahan Ibu Kota Negara menjadi dua aspek, yaitu mikro dan makro. Secara mikro, pemerintah belum membuat kriteria syarat dari pemilihan Ibu Kota Negara. Pernyataan secara resmi bahwa Jakarta tidak memenuhi syarat juga belum ada. Jakarta seharusnya dibedah sesuai dengan syarat menjadi Ibu Kota Negara. Dengan keadaan saat ini, tercipta pandangan pada masyarakat bahwa Jakarta “cacat” sebagai Ibu Kota Negara dan harus ditinggalkan. Secara makro, pemindahan Ibu Kota Negara tidak akan menyelesaikan ketimpangan permasalahan ekonomi Indonesia. Yang dibutuhkan wilayah Kalimantan dan daerah lain adalah perbaikan infrastruktur, bukan istana baru. Terlebih lagi, pemindahan Ibu Kota Negara ini akan menghabiskan banyak dana. Jika dana tersebut disalurkan untuk perbaikan infrastruktur daerah, tentunya akan lebih bermanfaat bagi seluruh Indonesia.

Masalah lainnya adalah belum selesainya pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang dihadapi. Bahkan negara Indonesia memiliki hutang 6700 Triliun. Secara daya guna, fasilitas di Jakarta masih representatif untuk digunakan. Belum lagi, dana pemindahan Ibu Kota Negara sebagian besar diambil dari APBN dan berefek pada APBN dalam jangka waktu lama.

Secara pertahanan dan kedaulatan negara, lokasi Ibu Kota Negara baru akan lebih dekat dengan Laut Cina Selatan. Tentunya ini membutuhkan infrastruktur pertahanan yang lebih maksimal. Dari TNI sendiri, ada tuntutan 118 Triliun untuk kebutuhan minimal. Sedangkan, dari aspek lingkungan, pemindahan Ibu Kota Negara juga akan mempengaruhi kondisi hutan Kalimantan.

“Masih banyak hal-hal lain yang menjadi catatan kami. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara belum dapat terlihat,” ucap Suryadi. (DAA)
.
___◾◼️◾____
Presiden Mahasiswa : Kaharuddin HSN DM
Wakil Presiden Mahasiswa : Razali
___◾◼️◾____
.
Kementerian Sosial Politik
Kabinet Kreator Pergerakan
BEM UNRI 2021/2022
.
#BEMUNRI #KabinetKreatorPergerakan #KreatorPergerakan #BeragamSeirama #SemangatBermanfaat #KemensospolKKP #PressReleaseRuangDialektika