Halo, Sahabat Kreators!

Pekanbaru (20/01/2022) – Maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi topik yang kerap diperbincangkan. Bukan hanya Kampus Biru Langit saja, kampus-kampus lainnya di penjuru Indonesia menghadapi krisis pelecehan seksual di lingkungan kampus pula. Ini tentunya menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi norma-norma kehidupan serta aman untuk menuntut ilmu, khususnya bagi mahasiswa, malah menjadi tempat yang mengancam keselamatan, dan tidak memberikan rasa aman dan nyaman.

Pada Rabu (19/01) siang, BEM UNRI melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan kembali mengadakan DIKSI – Diskusi dan Edukasi. Kali ini, tema yang diangkat ialah “Pelecehan Seksual di Kampus: Apa yang harus diperbaiki?”. Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB. Dalam kesempatan ini, hadir pula tiga narasumber, yakni Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si selaku Dosen HI FISIP UNRI, Study Gender dan HAM, Dr. Sri Endang Kornita, S.E., M.Si selaku Ketua Satgas PPKS UNRI, serta Melly Oktaviani selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI 2020/2021.

Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si memperkenalkan kepada para peserta diskusi apa itu “Dunia Pendidikan dan Kekerasan Seksual”. Kekerasan seksual sendiri terbagi menjadi 4 tipe, yakni secara verbal/tertulis, secara fisik, non-verbal, dan visual. Berdasarkan laporan kekerasan seksual di dunia pendidikan yang disajikan oleh Liputan6, kasus terbanyak yang dilaporkan ialah di Universitas, disusul dengan pondok pesantren, dan SMA/SMK. Berdasarkan survei, 77% dosen mengaku bahwa memang benar terjadi kasus pelecehan seksual di kampus.

“Data ini diambil dari yang dilaporkan dan terdata, belum secara keseluruhan. Korban kebanyakan memilih diam karena perspektifnya yang sering diabaikan dan cenderung untuk disalahkan,” ujar Yusnarida.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktor di kampus yang mempengaruhi ialah relasi kuasa dosen – mahasiswa. Menurut Yusnarida, ada tiga akar masalah yang menjadi faktor, yakni kepribadian pendidik, tidak adanya assessment awal mengenai preferensi seksual pendidik, dan tidak adanya sistem pelaporan yang penuh integritas.

Pada sesi kedua, Dr. Sri Endang Kornita, S.E., M.Si selaku Ketua Satgas PPKS UNRI, memperkenalkan tugas dan kerja dari Satgas PPKS UNRI. Satgas PPKS UNRI sendiri dibentuk secara diskresi (secara darurat) pasca terungkapnya kasus pelecehan seksual di HI FISIP di Kampus UNRI. Pembentukan tim Satgas PPKS UNRI ini sendiri telah memenuhi syarat, yakni minimal 50% anggota berasal dari unsur mahasiswa dan minimal 2/3 dari jumlah anggota ialah perempuan. Prinsip yang dianut Satgas PPKS ialah kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan.

Mekanisme kerja Satgas PPKS UNRI sendiri ialah dengan adanya pelaporan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan, bersamaan dengan ini maka dilakukan penonaktifan tersangka dari jabatan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, maka dilakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi untuk pimpinan perguruan tinggi. Setelah sanksi dikeluarkan, yang selanjutnya dilakukan ialah pemulihan dan jaminan administrasi korban, serta jaminan ketidakberulangan.

Mely Oktaviani, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM UNRI 2020/2021, berbagi perspektifnya mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan di sesi ketiga.

“Yang bisa kita garisbawahi, pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa pula menjadi pelaku. Kasus pelecehan seksual ini layaknya fenomena gunung es, yang terdata itu bukanlah gambaran yang sebenarnya,” jelas Mely. Harapannya, dengan diadakannya diskusi ini, maka akan timbul kepedulian, pengetahuan, dan kesadaran akan bahayanya kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus.

Mely menjelaskan bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual ini diperlukan kesadaran dari seluruh pihak. Penanganannya pun harus digalakkan, seperti contohnya dengan diadakannya pusat pengaduan di lembaga mahasiswa. Namun, kepercayaan kepada lembaga mahasiswa ini juga hingga saat ini masih sering diragukan. Padahal, lembaga mahasiswa yang menangani memiliki kode etik kerja. Selain hal ini, penyuluhan dan kepedulian mahasiswa masih begitu dangkal. Masih banyak mahasiswa di UNRI yang kurang wawasan mengenai penyintasan kekerasan seksual.

Setelah sesi diskusi selama setengah jam, acara ditutup pada pukul 15.50 WIB dengan penyerahan plakat terhadap masing-masing pemateri. (DAA)
.
___◾◼️◾____
Presiden Mahasiswa : Kaharuddin HSN DM
Wakil Presiden Mahasiswa : Razali
___◾◼️◾____
.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Kabinet Kreator Pergerakan
BEM UNRI 2021/2022
.
#BEMUNRI #KabinetKreatorPergerakan #KreatorPergerakan #BeragamSeirama #SemangatBermanfaat #KemenPPKKP #DIKSI #PressReleaseDIKSI